Blog

  • Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung Soroti Masalah Ratusan Petugas Kebersihan Belum Digaji

    Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung Soroti Masalah Ratusan Petugas Kebersihan Belum Digaji

    Wartakotapost.com, Bandar Lampung – Persoalan belum dibayarkannya gaji ratusan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung akhirnya mencuat ke ruang Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Selasa (3/3/2026).

    Masalah ini memantik sorotan tajam lantaran dinilai minim keterbukaan informasi publik serta kurangnya transparansi anggaran dalam pembiayaan kewajiban bulanan para pekerja.

    Diketahui, ratusan tenaga kebersihan belum menerima upah untuk bulan Januari dan Februari 2026. Kondisi tersebut memicu gelombang protes dari para pekerja yang merasa hak mereka terabaikan.

    Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengaku prihatin setelah menerima laporan langsung dari salah satu perwakilan petugas kebersihan.

    Ia menegaskan, sebelum pengelolaan beralih ke pihak ketiga, tanggung jawab pembayaran hak pekerja sepenuhnya masih berada di tangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

    “Terkait insentif ini memang menjadi persoalan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan yang paling penting, insentif ini tergantung kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

    Meski demikian, Agus mengingatkan bahwa kondisi fiskal tidak seharusnya menjadi alasan berulang untuk mengabaikan hak para pekerja.

    Anggaran daerah, menurutnya, semestinya dirancang agar mampu menjamin pembayaran kewajiban tersebut secara tepat waktu.

    Ia juga menegaskan bahwa DLH tidak bisa sepenuhnya melepas tanggung jawab, meskipun sejak 10 Januari 2026 para petugas kebersihan berada di bawah pengelolaan pihak ketiga, yakni PT Febri Dharma Mandiri.

    “DLH tetap harus memiliki tanggung jawab, tidak bisa lepas tangan. Walaupun sudah di pihak ketiga, mereka tetap berada dalam naungan kerja rekan-rekan DLH,” tegasnya.

    Komisi III pun mendorong agar DLH segera berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memprioritaskan pembayaran insentif ratusan petugas kebersihan tersebut.

    Agus turut mengingatkan agar persoalan klasik ini tidak kembali terulang. Ia menyinggung bahwa keterlambatan pembayaran insentif pernah memicu protes serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

    “Jangan sampai ini berulang seperti beberapa tahun lalu. Masalahnya sama, soal insentif petugas kebersihan,” katanya.

    Sebagai pimpinan Komisi III, ia menegaskan bahwa para petugas kebersihan adalah tulang punggung keindahan dan kebersihan Kota Bandar Lampung. Tanpa mereka, wajah kota akan kehilangan pesonanya.

    Karena itu, ia berharap Wali Kota Eva Dwiana segera turun tangan mencari solusi konkret agar persoalan gaji ini bisa diselesaikan secepatnya.

    “Mudah-mudahan kita doakan bersama, semoga Kota Bandar Lampung memiliki kecukupan untuk pembayaran insentif, khususnya petugas kebersihan. Karena mereka adalah tulang punggung kebersihan kota. Semoga persoalan ini segera teratasi,” pungkasnya. (*)

    Facebook Comments Box
  • Keji! Ratusan Petugas Kebersihan Tak Digaji, Kadis DLH Bandar Lampung Acuhkan Permasalahan

    Keji! Ratusan Petugas Kebersihan Tak Digaji, Kadis DLH Bandar Lampung Acuhkan Permasalahan

    Wartakotapost.com – Bandar Lampung – Sebanyak ratusan petugas kebersihan mengeluhkan gaji yang belum terbayarkan selama dua bulan sejak januari 2026, di Pemkot Bandar Lampung, Senin (2/3/2026).

    Pasca peralihan sistem tenaga honorer ke outsourcing di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung, kebijakan tersebut banyak aksi protes oleh sejumlah karyawan.

    Kebijakan pemerintah kota mengubah tenaga kerja pramubakti menjadi sistem outsourcing fakta yang terjadi ternyata menyisakan masalah administratif dan teknis di bulan Januari.

    Hal tersebut terungkap saat jurnalis lapangan menanyakan langsung kepada perwakilan tenaga kerja kebersihan yang sedang bertugas.

    Pada saat masih dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung, seharusnya gaji petugas sudah terbayarkan di bulan januari sebelum ada peralihan menjadi PT Febri Darma Mandiri sejak 10 Januari 2026.

    “Kami belum mendapatkan hak gaji di bulan januari saat masih dibawah naungan dinas lingkungan hidup kota bandar lampung. Total seluruhnya sebanyak 398 pekerja tenaga kebersihan belum terbayarkan. Hak yang harus kami terima perbulan sebesar Rp. 2.000.000 perorang,” ungkap salah seorang petugas kebersihan yang tidak ingin disebutkan namanya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan saat pihaknya berupaya mendapatkan informasi terkait pembayaran gaji, Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Kasubag hanya menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD).

    “Setelah saat ini kami bekerja di bawah naungan PT Febri Darma Mandiri terhitung bulan Februari kami menerima gaji di muka, namun di bulan Maret mendatang gaji kami dikeluarkan di akhir bulan,” jelasnya.

    Selain itu, mereka juga mengungkapkan, saat masih berkerja dibawah naungan DLH Kota Bandar Lampung, pembayaran gaji para petugas kebersihan sering diberikan secara terlambat.

    “Harusnya sportif kami bekerja sudah semaksimal mungkin, jadi tolong jika sudah waktunya gaji kami harus disalurkan karena uang tersebut kami gunakan untuk menafkahi keluarga. Semoga keluhan kami sampai kepada Gubernur Lampung kyai Mirza agar merotasi, bila perlu melakukan pencopotan terhadap Kepala bidang yang diduga telah menzalimi kami,” tegasnya.

    Salah satu perwakilan tenaga kerja kebersihan itu juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan pengawasan, serta turun tangan melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan keterangan (Pulbaket) dan memeriksa Dinas lingkungan hidup.

    “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami minta APH, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, memeriksa Kepala Dinas lingkungan hidup Kota Bandar Lampung, mengapa hak kami di bulan Januari hingga saat ini belum diselesaikan, sementara kami sudah beralih di bawah naungan PT, Apakah ada anggaran yang macet atau disalahgunakan, jangan sampai petugas kebersihan dipermainkan,” pungkasnya.

    Sementara itu, saat jurnalis lapangan melakukan konfirmasi melalui via WhatsApp (WA) pada pukul 13.20 WIB terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung, Ia enggan untuk menanggapi permasalahan tersebut.

    Kepala Dinas yang merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seharusnya berdiri paling depan dalam setiap permasalahan yang ada dan bertanggungjawab sepenuhnya atas semua kebijakan yang telah dibuat juga dilaksanakan.

    Hal ini, justru bungkam dan tidak memberikan respon baik terhadap jurnalis yang notabenenya sebagai kontrol sosial bagi masyarakat khususnya di kota bandar lampung.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi secara langsung oleh pihak terkait, terutama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung khususnya Kasubbag yang membidangi permasalah tersebut. (*)

    Facebook Comments Box
  • SPPG Dapur Twin Bagikan 1.000 Takjil untuk Warga Kotabumi di Bulan Ramadhan

    SPPG Dapur Twin Bagikan 1.000 Takjil untuk Warga Kotabumi di Bulan Ramadhan

    Wartakotapost.com – Lampung Utara – Memasuki hari kedelapan bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kelapa 7 Dua Dapur Twin membagikan 1.000 paket takjil dan sembako kepada warga dan pengguna jalan di Bundaran Tugu Payan Mas, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Kamis (26/2/2026) sore.

    Kegiatan berbagi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadhan.

    Kepala SPPG Kelapa 7 Dua Dapur Twin, Aspira Wati Twin, mengatakan pihaknya menyiapkan sebanyak 1.000 bungkus takjil beserta sembako untuk dibagikan kepada masyarakat.

    “Alhamdulillah, di hari kedelapan puasa ini kami dapat berbagi 1.000 bungkus takjil beserta sembako kepada warga masyarakat. Semoga apa yang kami lakukan dapat membantu warga yang sedang menjalankan ibadah puasa dan membawa keberkahan bagi kita semua,” Kata Aspira.

    Ia menjelaskan, kegiatan berbagi tersebut bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bentuk komitmen sosial keluarga besar SPPG Dapur Twin dalam menebar manfaat bagi masyarakat sekitar.

    Selain berfokus pada pemenuhan gizi, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat.

    Menurutnya, relawan MBG memiliki peran penting dalam setiap kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan SPPG Kelapa 7 Dua Dapur Twin.

    Karena itu, perhatian terhadap para relawan menjadi bagian dari apresiasi atas dedikasi mereka.

    Sejumlah penerima bantuan mengaku bersyukur atas kegiatan tersebut. Bagi warga dan pengguna jalan, bantuan yang diterima tidak hanya bernilai materi tetapi juga memberikan semangat di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah.

    Salah seorang pengguna jalan, Mega, mengaku terbantu dengan adanya pembagian takjil tersebut.

    “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Takjil ini sangat membantu, apalagi bagi kami yang masih dalam perjalanan menjelang waktu berbuka,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dapur Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Nave Loi Lukasim, menyampaikan kegiatan ini terlaksana berkat dukungan relawan dan mitra yang terlibat.

    “Kegiatan ini bisa terlaksana berkat kekompakan relawan dan mitra SPPG. Semoga ke depan kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ungkapnya.

    Kegiatan tersebut turut melibatkan para relawan dan mitra SPPG yang bersama-sama memastikan pembagian takjil berjalan tertib dan lancar hingga menjelang waktu berbuka puasa di wilayah Kotabumi. (*)

    Facebook Comments Box
  • Merawat Silaturahmi Sebagai Jembatan Kasih Sayang Menuju Indonesia Bersinar di Bulan Suci Ramadhan

    Merawat Silaturahmi Sebagai Jembatan Kasih Sayang Menuju Indonesia Bersinar di Bulan Suci Ramadhan

    Oleh: H. Tony Eka Candra

    – Ketua DPD GRANAT Provinsi Lampung

    – Wakil Ketua I ICMI Wilayah Provinsi Lampung.

    Wartakotapost.com, Bandar Lampung – Ditengah kehidupan modern yang penuh kesibukan, silaturahmi bagaikan oasis yang menyegarkan jiwa. Terlebih saat ini, ketika kita berada di Bulan Suci Ramadhan, bulan yang penuh maghfirah dan rahmat. Silaturahmi bukan sekadar tradisi biasa, melainkan seni luhur yang lahir dari ketulusan hati, kepekaan nurani, dan cinta kasih antarmanusia yang menjadi bekal utama kita memasuki bulan penuh keberkahan.

    Ramadhan dan Keberkahan Silaturahmi.

    Betapa indahnya ketika kita menyambut Ramadhan dengan hati yang bersih melalui jalinan silaturahmi. Dalam dunia yang semakin individualis, satu panggilan telepon, satu pesan penuh kasih, atau permohonan maaf yang tulus sebelum fajar Ramadhan menyingsing, bisa menjadi obat penyembuh luka hati.

    Rasulullah SAW bersabda:

    “Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.” (HR. Bukhari).

    Momentum Ramadhan mengajarkan kita bahwa kesalehan ritual harus berjalan seiring dengan kesalehan sosial. Silaturahmi adalah kunci yang membuka pintu rizki dan keberkahan, menyiapkan kalbu kita untuk meraih derajat takwa yang hakiki.

    Benteng Pertahanan Bangsa Melalui P4GN.

    Lebih dari itu, silaturahmi menjadi pondasi kuat dalam perjuangan mulia kita melawan ancaman besar bangsa, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam forum-forum P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika), silaturahmi hadir sebagai wadah suci yang menyatukan hati segenap lapisan masyarakat. Dengan silaturahmi kita cegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan kita selamatkan para penyalahguna dan pecandu Narkoba untuk kita rehabilitasi, agar bisa kembali hidup normal dan sehat ditengah masyarakat, karena mereka bukan pelaku kriminal, tetapi mereka adalah korban dari para sindikat, bandar dan pengedar Narkoba.

    Narkoba adalah musuh siluman yang mengintai generasi muda kita, merobek ikatan keluarga, dan menggelapkan masa depan. Para produsen, sindikat, bandar dan pengedar Narkoba harus diberantas sampai ke akar-akarnya, karena mereka adalah musuh dan penghianat bangsa, sekaligus musuh umat manusia, karena mereka telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di bulan Ramadhan yang penuh disiplin diri ini, mari kita jadikan silaturahmi sebagai senjata ampuh. Melalui diskusi konstruktif dan dukungan tulus, kita jaga lingkungan kita agar tetap kondusif, sehat, dan solid. Dengan ikatan silaturahmi yang kuat, tidak akan ada celah bagi peredaran gelap narkoba untuk merusak kesucian bulan Ramadhan dan masa depan anak bangsa.

    Menuju Indonesia BERSINAR

    Mari kita renungkan bersama, ketika tali silaturahmi erat terjalin, kita memiliki kekuatan luar biasa untuk menghadapi badai apa pun. Di dalamnya terkandung kasih sayang yang mampu menyembuhkan dan harapan yang menerangi jalan menuju Indonesia BERSINAR (Bersih dari Narkoba). Setiap senyuman dan uluran tangan kita adalah langkah nyata dalam menjaga dan membentengi generasi penerus bangsa dari kehancuran akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

    Marilah kita masuki bulan suci Ramadhan ini dengan semangat silaturahmi yang penuh ketulusan. Mari saling menghargai, mendengarkan dengan hati lapang, dan memberikan dukungan tanpa pamrih. Karena di balik hubungan yang erat itu, tersimpan kekuatan ilahi untuk mengatasi segala tantangan, meraih kemenangan di bulan suci, dan mewujudkan bangsa yang benar-benar bersinar terang.

    Selamat menjalankan ibadah puasa di Bulan Suci Ramadhan. Mohon Maaf Lahir dan Batin. (*)

    Facebook Comments Box
  • Ketua BEM Unila Soroti Pendidikan, Semakin Gelap Gulita Tanpa Kejelasan

    Ketua BEM Unila Soroti Pendidikan, Semakin Gelap Gulita Tanpa Kejelasan

    Oleh: Aditya Putra Bayu

    Wartakotapost.com, Bandar Lampung –  Kondisi pendidikan di Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, memerlukan perhatian khusus dari seluruh unsur baik masyarakat maupun pemerintah.

    Menanggapi kondisi pendidikan saat ini yang terjadi dan minimnya keberpihakan negara terhadap dunia pendidikan, BEM U KBM Universitas Lampung yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan secara resmi menyatakan sikap tegas.

    Ketua BEM U KBM Universitas Lampung, Aditya Putra Bayu, menegaskan bahwa pendidikan hari ini telah bergeser menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh rakyat kecil.

    Ketimpangan akses, kesejahteraan guru yang terabaikan, dan masalah legalitas institusi pendidikan yang seakan dapat menjadi bom waktu apabila tidak segera diatasi serta pendidikan yang tidak menjadi prioritas utama saat ini.

    “Kami tidak akan tinggal diam melihat pendidikan dijadikan sebagai prioritas kesekian. Pendidikan adalah jantung dari kemajuan bangsa, namun kenyataannya hari ini, anggaran dan regulasi belum sepenuhnya berpihak pada mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Aditya Putra Bayu.

    6 Tuntutan Utama Aliansi Lampung Melawan:

    Sebagai bentuk komitmen dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, Aliansi Lampung Melawan membawa enam tuntutan krusial yaitu:

    Dengan tuntutan:
    1. Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama negara.
    2. Mewujudkan pendidikan gratis, tanpa syarat, tanpa diskriminasi.
    3. Menambahkan anggaran pendidikan secara nyata dan transparan.
    4. Memprioritaskan serta meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini terus dipinggirkan.
    5. Memindahkan siswa-siswi SMA Siger Bandar Lampung ke SMA yang memiliki legalitas resmi dengan jaminan beasiswa penuh.
    6. Mendorong regulasi pajak progresif yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan.

    BEM U KBM Universitas Lampung menegaskan bahwa poin-poin tuntutan ini bukanlah sekadar catatan di atas kertas. BEM Akan terus mengawal setiap butir tuntutan ini kepada para pemangku kebijakan seperti halnya DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lampung hingga ada kebijakan nyata yang diambil.

    “Kami memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Apabila tuntutan-tuntutan ini tidak segera diindahkan dan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret, maka kami tidak ragu untuk membawa isu tersebut ke dalam isu gerakan nasional,” tegas Abay. (*)

    Facebook Comments Box
  • Selama 15 Tahun Jalan Poros Kelurahan Di Lampung Tengah Terabaikan

    Selama 15 Tahun Jalan Poros Kelurahan Di Lampung Tengah Terabaikan

    Wartakotapost.com, Gunung Sugih – Selama lebih dari 15 tahun, jalan poros di Kelurahan Komering Agung dibiarkan dalam kondisi rusak parah tanpa perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Minggu (15/2/2026).

    Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Komering Agung, Ahyat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali mengajukan proposal pembangunan dan perbaikan jalan, baik melalui musrenbang maupun secara langsung ke dinas terkait. Namun hingga kini, belum ada realisasi.

    “Sudah berapa kali kami ajukan proposal, baik lewat musrenbang maupun secara langsung. Tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut yang nyata. Kondisi jalan ini sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan warga,” ujar Ahyat.

    Menurutnya, jalan poros tersebut merupakan akses vital masyarakat untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, serta layanan kesehatan.

    Saat musim hujan, badan jalan berubah menjadi kubangan lumpur. Sebaliknya saat kemarau, debu tebal dan batu berserakan mengancam keselamatan pengendara.

    Ahyat juga mengingatkan bahwa Komering Agung memiliki kontribusi besar dalam sejarah pemerintahan daerah. Saat ibu kota kabupaten dipindahkan dari Metro ke Gunungsugih, masyarakat Komering Agung menghibahkan lahan lebih dari 30 hektare.

    Di atas lahan hibah tersebut kini berdiri kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan.

    “Komering Agung punya sejarah dalam pembentukan ibukota kabupaten ini. Tanah lebih dari 30 hektare warga hibahkan untuk pembangunan komplek perkantoran Pemkab yang sudah berdiri. Artinya, sudah sewajarnya Komering Agung tidak absen dalam agenda pembangunan setiap tahunnya,” tegasnya.

    Warga berharap Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, dapat memberikan perhatian khusus terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.

    “Kami tidak meminta yang berlebihan. Kami hanya ingin jalan yang layak demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Semoga ini menjadi atensi khusus Bupati,” pungkas Ahyat. (*)

    Facebook Comments Box
  • LSM TRINUSA DPD Provinsi Lampung Dukung Penuh PT. Brantas Abipraya (Persero) Tuntaskan Irigasi untuk Ketahanan Pangan Lampung

    LSM TRINUSA DPD Provinsi Lampung Dukung Penuh PT. Brantas Abipraya (Persero) Tuntaskan Irigasi untuk Ketahanan Pangan Lampung

    Wartakotapost.com, Bandar Lampung – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung menyampaikan dukungan penuh dan komitmennya untuk mendampingi percepatan penyelesaian proyek-proyek irigasi strategis yang ditangani oleh PT. Brantas Abipraya (Persero) di wilayah Lampung, Senin (9/2/2026).

    Proyek-proyek infrastruktur air ini dinilai sebagai pelaksanaan nyata dari visi program ketahanan pangan dan pembangunan pertanian berkelanjutan yang telah digariskan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam pernyataan resminya, Sekertaris Jendral DPD LSM TRINUSA Provinsi Lampung, Faqih Fakhrozi S.Pd, menegaskan bahwa pembangunan irigasi modern merupakan kebutuhan mendesak untuk menggerakkan sektor pertanian Lampung sebagai penopang pangan nasional.

    “Kami melihat kerja PT. Brantas Abipraya di lapangan sebagai bagian dari ekosistem besar pembangunan Indonesia, khususnya dalam menjalankan agenda strategis Presiden Prabowo untuk swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Penyelesaian proyek ini akan menjadi bukti komitmen negara hadir melalui infrastruktur,” paparnya.

    LSM yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, sosial, dan lingkungan ini menyatakan peran aktifnya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi antara kontraktor BUMN, pemerintah daerah, dan komunitas petani penerima manfaat. TRINUSA siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat.

    Dukungan kami kepada Brantas Abipraya bersifat konstruktif, yaitu memastikan proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan hasilnya dapat langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani Lampung,” tambah Faqih.

    Proyek pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang dikerjakan PT. Brantas Abipraya (Persero) tersebar di beberapa kabupaten di Lampung.

    Proyek ini diharapkan dapat mengatasi tantangan distribusi air, mengoptimalkan lahan sawah beririgasi, dan mendukung program intensifikasi pertanian.

    Manajemen PT. Brantas Abipraya menyambut baik dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh LSM TRINUSA dan masyarakat Lampung.

    Perusahaan menegaskan akan mengerahkan sumber daya terbaiknya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan standar kualitas tinggi, sebagai bentuk tanggung jawab BUMN dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat dan daerah.

    Dengan kolaborasi antara BUMN, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah ini, target penyelesaian proyek irigasi di Lampung diharapkan dapat tercapai sesuai rencana.

    Hal ini sejalan dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang merupakan salah satu pilar utama dalam visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto. (*)

    Facebook Comments Box
  • BPD HIPMI Lampung Komitmen Perkuat Digitalisasi Pasar Tradisional Online Dukung UMKM Lokal

    BPD HIPMI Lampung Komitmen Perkuat Digitalisasi Pasar Tradisional Online Dukung UMKM Lokal

    Wartakotapost.com, Bandar Lampung – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan sosialisasi emarketplace dan layanan perjalanan dinas menggandeng Marketplace Parto.id (Pasar Tradisional Online), di Gedung Pusiban, Kamis (5/2/2026).

    Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Biro Unit Kerja Pengadaan barang Jasa (UKPBJ) Bapak. Ir. S. Hendriyanto , S.T., M.T.

    Sosialisasi juga dihadiri oleh PPK dan seluruh pejabat terkait di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

    Selain itu kegiatan ini dihadiri juga oleh Vice President IT dan Digital Transformation Bank Lampung, Dhino Pramono dan Penyuluh perpajakan bapak Ardian dari KPP Pratama Bandar Lampung.

    Founder dan Chief Commercial Officer Parto.id Febian Nugraha Pradana dalam sambutannya berbangga hati Parto.id dapat diterima dan membantu perkembangan UMKM di Provinsi lampung untuk bisa masuk ke dalam ekosistem belanja Pengadaan Pemerintah.

    Sebagai salah satu platform belanja resmi LKPP RI, Parto.id berkomitmen untuk bisa membantu UMKM di Provinsi Lampung naik kelas, salah satunya juga mendapatkan akses ke Pemerintah daerah.

    “Saya yakin dan percaya, UMKM di Lampung ini banyak yang bagus-bagus, namun kurang berani untuk masuk ke pemerintahan dikarenakan banyak faktor, di situlah salah satu peran Parto.id dalam proses edukasi dan pendampingan yang selama ini menjadi salah strong point dari layanan yang diberikan” imbuhnya.

    Kepala Biro UKPBJ Pemerintah Provinsi Lampung, Ir. S Hendriyanto membuka acara, dalam sambutannya mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyebutkan sesuai Perpres no 46 tahun 2025.

    Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Derah tidak boleh dan tidak ada lagi belanja manual. Proses belanja daring saat ini sudah sangat memudahkan teman-teman dinas, terutama untuk belanja rutin dan berulang seperti ATK dan Makan Minum.

    “Kehadiran Parto.id di Provinsi Lampung sangat membantu proses digitalisasi ini bertumbuh. Harapan dari Pemerintah daerah, bahwa tumbuhnya UMKM di Lampung dapat memberikan dampak poisitif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah terutama di Lampung ini,” ujarnya.

    Kehadiran Bank Lampung juga diharapkan dapat semakin menguatkan bahwa anggaran daerah benar-benar harus bisa diserap dan menjadi perputaran ekonomi di daerah.

    Bank Lampung sangat mensupport Parto.id dan Pemprov Lampung, untuk dapat menggunakan semua fasilitas Bank Lampung.

    Dalam penutupan sosialisasi melalui diskusi, KPP Pratama juga menjelaskan perihal PMK.58/2022 penunjukan pihak lain sebagai pemungutan pajak.

    Momentum ini diharapkan menjadi Langkah konkrit Parto. Id bekerjasama dengan BPD HIPMI Lampung untuk membantu Pemprov Lampung dengan program kerja yang berkelanjutan dan melangkah lebih jauh.

    Febian juga menyebutkan bahwa BPD HIPMI Lampung merupakan mitra strategis Parto.id dalam pengembangan model bisnis umkm lokal.

    “Kami berterima kasih juga untuk rekan-rekan di HIPMI Lampung untuk bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk menciptakan ekosistem bagi pelaku usaha agar bisa mendapatkan akses ke seluruh stakeholder dan memberikan manfaat bagi setiap penggunanya.” pungkasnya. (*)

    Facebook Comments Box
  • LSM TRINUSA DPD Provinsi Lampung Desak Kementerian PUPR Cabut Kontrak PT. Brantas Abipraya (Persero)

    LSM TRINUSA DPD Provinsi Lampung Desak Kementerian PUPR Cabut Kontrak PT. Brantas Abipraya (Persero)

    Wartakotapost.com, Bandar Lampung –  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Nasional (TRINUSA) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk segera memutus kontrak dua proyek irigasi bernilai total hampir Rp85 miliar yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya (Persero), Rabu (4/2/2026).

    Desakan ini disampaikan menyusul temuan indikasi praktik korupsi yang serius dalam pelaksanaan kedua proyek tersebut.

    Koordinator LSM TRINUSA DPD Lampung, Faqih Fakhrozi, S.Pd., dalam konferensi pers di Bandarlampung, menjelaskan bahwa temuan mereka berdasarkan investigasi lapangan terhadap dua proyek rehabilitasi jaringan irigasi yang didanai APBN tahun 2025.

    Berikut adalah rincian dua proyek yang menjadi sorotan:

    1. Proyek Rehabilitasi Jaringan Utama D.I Kewenangan Daerah di Provinsi Lampung (Paket 1)

    · Kontrak: APBN – SNVT PJPA, 19 September 2025.

    · Nilai: Rp 37,8 miliar.

    · Pelaksana: PT. Brantas Abipraya (Persero).

    · Konsultan Pengawas: PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

    · Lingkup: 26 titik di 6 Kabupaten.

    · Temuan Indikasi Korupsi:

    · Material Tidak Sesuai Spesifikasi: Banyak material di lapangan diduga tidak memenuhi standar teknis dan mutu dalam dokumen kontrak, sebagai upaya pengurangan biaya (cost reduction) ilegal.

    · Pengurangan Volume Pekerjaan: Volume fisik pekerjaan di lapangan tidak mencapai volume yang tercantum dalam RAB dan yang dibayarkan negara.

    · Pengawasan Tidak Efektif: Jarang ditemui petugas konsultan pengawas di lokasi, menciptakan celah untuk penyimpangan.

    2. Proyek Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Kewenangan Daerah di BBWS Mesuji Sekampung (Inpres III)

    · Kontrak: APBN – SNVT PJPA, 7 November 2025.

    · Nilai: Rp 46,9 miliar.

    · Pelaksana: PT. Brantas Abipraya (Persero).

    · Lingkup: 33 Daerah Irigasi di 8 Kabupaten.

    · Temuan Indikasi Korupsi:

    · Mark-Up Harga & Pengurangan Volume: Diduga terjadi penaikan harga tidak wajar (mark-up) dalam RAB dan pengurangan volume pekerjaan riil, seperti spesifikasi material batu dan ketebalan struktur yang tidak sesuai.

    · Subkontrak Tidak Wajar & Mark-Up Surat Perintah Kerja (SPJ): Khususnya di 8 titik di Kabupaten Tulang Bawang Barat (seperti Way Gemol, Way Jambat Tejang, dll), pekerjaan pemasangan Beton Precast U-Ditch diduga disubkontrakkan kepada satu pihak saja.

    · Praktik Curang: Harga satuan U-Ditch di lapangan sekitar Rp730.000, namun diduga harga dalam SPJ dari PT. Brantas Abipraya ke subkontraktor jauh lebih rendah. Selisih antara nilai yang dicairkan ke negara dengan yang dibayar ke subkontraktor diduga menjadi mark-up dan keuntungan tidak sah.

    · Pekerjaan Fiktif: Dugaan bahwa pekerjaan di 8 titik tersebut belum selesai meski masa kontrak habis, mengindikasikan kemungkinan penggelembungan biaya dan/atau pekerjaan fiktif.

    Faqih Fakhrozi menegaskan bahwa temuan ini menunjukkan adanya pelanggaran berat yang berpotensi merugikan keuangan negara dan membahayakan ketahanan pangan karena menyangkut infrastruktur irigasi vital.

    “Atas dasar temuan ini, kami mendesak Menteri PUPR dan Ditjen SDA untuk mengambil tindakan tegas dengan memutus kontrak kedua proyek ini dan melakukan audit menyeluruh. Kami juga akan menyampaikan temuan ini kepada BPKP RI dan BPK RI Pusat untuk dilakukan investigasi audit forensik dan pemeriksaan keuangan negara,” tegas Faqih.

    Sebagai bentuk tekanan, LSM TRINUSA DPD Lampung mengumumkan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 10 Februari 2026 mendatang.

    Aksi ini ditujukan untuk mendesak pemerintah pusat bertindak cepat dan transparan dalam menangani dugaan korupsi di dua proyek strategis tersebut.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero), maupun Kementerian PUPR Ditjen SDA terkait temuan dan desakan dari LSM TRINUSA ini. (*)

    Facebook Comments Box
  • LSM TRINUSA Gelar Unjuk Rasa, Desak Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan dan Pajak

    LSM TRINUSA Gelar Unjuk Rasa, Desak Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan dan Pajak

    Wartakotapost.com, Bandar Lampung – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TRINUSA hari ini menggelar aksi unjuk rasa serentak di tiga lokasi strategis di Jakarta, Senin (2/2/2026).

    Aksi tersebut ditujukan untuk mendesak penyelesaian segera atas dugaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan dugaan penggelapan pajak yang melibatkan PT Grha Humanindo Manajemen (PT GHM) sebagai perusahaan alih daya dan PT Gapura Angkasa sebagai pengguna jasanya.

    Para peserta aksi, yang terdiri dari perwakilan eks pekerja terdampak dan aktivis, melakukan orasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan di depan kantor PT Gapura Angkasa, gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI, dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

    Mereka menilai upaya melalui jalur administrasi yang telah dilakukan sebelumnya, seperti pengajuan laporan dan surat permohonan, belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai.

    “Kami sudah berulang kali menyurati, namun tidak ada tindakan nyata. Kami terpaksa turun ke jalan untuk memperjuangkan keadilan bagi pekerja dan menuntut negara hadir,” tegas salah satu koordinator aksi dari LSM TRINUSA.

    Dalam unjuk rasa tersebut, LSM TRINUSA secara resmi menyampaikan empat tuntutan utama:

    1. Ganti Rugi Segera: Menuntut PT GHM untuk segera membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil kepada pekerja, sesuai surat kuasa hukum dari Adv. Basharuddin, S.H. & Partners.

    2. Pemutusan Kontrak: Mendesak PT Gapura Angkasa untuk memutus hubungan kerja sama dengan PT GHM, menyusul dugaan pelanggaran yang merugikan pekerja dan negara.

    3. Audit Ketenagakerjaan: Menuntut Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk segera melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh terhadap kedua perusahaan, terutama terkait kepatuhan hukum ketenagakerjaan, praktik alih daya, dan pemenuhan hak normatif pekerja.

    4. Audit Perpajakan: Menuntut DJP RI untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap PT Gapura Angkasa dan PT GHM, khususnya terkait kewajiban PPh Pasal 21, guna mengungkap dugaan penggelapan pajak.

    “Tuntutan ini adalah bentuk perlindungan hak pekerja, penegakan hukum, dan pembelaan terhadap kepentingan negara. Kami menuntut komitmen serius dari semua instansi terkait,” demikian penegasan dalam pernyataan tertulis yang dibagikan dalam aksi.

    Perwakilan LSM TRINUSA mengaku mendapatkan respons langsung dari pihak berwenang. Laporan terkait dugaan penggelapan pajak diterima langsung oleh DJP RI dan dijanjikan akan segera diusut.

    Demikian pula dengan tuntutan di Kementerian Ketenagakerjaan, yang juga langsung diterima untuk ditindaklanjuti.

    “Alhamdulillah, laporan kami langsung diterima dan akan segera ditindaklanjuti,” ujar perwakilan TRINUSA.

    Aksi hari ini disebut sebagai langkah awal. Perwakilan LSM TRINUSA menyatakan bahwa aksi ini akan diikuti dengan aksi lanjutan dalam waktu dekat jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

    “Jika tidak ada realisasi, akan ada aksi lanjutan secepatnya,” tegasnya.

    Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan kondusif di bawah pengawasan aparat kepolisian setempat. (*)

    Facebook Comments Box