Category: Nasional

  • Hadiri Rapat Perdana Partai, Tony Eka Candra Tegaskan Elektabilitas Golkar Lampung Selatan Wajib Meningkat

    Hadiri Rapat Perdana Partai, Tony Eka Candra Tegaskan Elektabilitas Golkar Lampung Selatan Wajib Meningkat

    Wartakotapost.com, Lampung Selatan – Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan, yang juga Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, H. Tony Eka Candra, menegaskan bahwa seluruh kader Partai Golkar memiliki kewajiban moral dan politik untuk meningkatkan elektabilitas partai, baik secara personal maupun kelembagaan.

    Hal tersebut disampaikan Tony Eka Candra saat memberikan arahan pada acara Rapat perdana Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar kabupaten Lampung Selatan kepada jajaran pengurus, Anggota Fraksi, dan kader Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan, Senin (12/1/2026).

    Ia menekankan bahwa setiap sikap dan perilaku kader di tengah masyarakat akan berdampak langsung terhadap citra dan perolehan suara Partai Golkar.

    “Apa pun yang kita lakukan, baik secara pribadi maupun kelembagaan partai, tujuan akhirnya adalah meningkatkan elektabilitas Partai Golkar. Perilaku kader di tengah masyarakat sangat memengaruhi penilaian publik terhadap partai Golkar,” tegas Tony Eka Candra.

    Menurutnya, perilaku negatif kader, baik dalam kehidupan sosial maupun bermasyarakat, dapat menurunkan citra dan suara partai.

    Sebaliknya, kader yang aktif, peduli, serta hadir membantu masyarakat akan menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan elektabilitas Partai Golkar.

    “Jika kader Golkar bersatu dengan masyarakat, aktif dalam kegiatan sosial, dan membantu rakyat, maka masyarakat akan melihat bahwa kader-kader itulah wajah Partai Golkar. Ini yang akan mengangkat elektabilitas partai,” ujarnya.

    Tony juga menegaskan target politik Partai Golkar di Lampung Selatan sebagaimana arahan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Hanan A. Rozak, yakni minimal meraih 10 kursi DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Target tersebut dinilai realistis dan sangat mungkin dicapai dengan kerja kolektif seluruh kader.

    “Kalau saat ini kita baru memiliki Wakil Ketua di DPRD, ke depan kita harus mampu merebut posisi Ketua DPRD. Bahkan untuk eksekutif, minimal kita punya Wakil Kepala Daerah, dan ke depan harus bisa melahirkan Kepala Daerah dari Partai Golkar,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung pentingnya disiplin kader terhadap kewajiban partai, termasuk ketaatan administrasi dan iuran, serta menegaskan bahwa sistem kepartaian saat ini tidak lagi membuka ruang untuk praktik transaksional politik.

    “Tidak ada lagi bayar-bayaran atau cara instan untuk mendapatkan posisi. Yang dinilai sekarang adalah prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela (PDLT), dan kedekatan kader dengan masyarakat,” kata Tony.

    Sementara itu, Prof. Dr. Rosidah, M.Si., Apt, selaku Wakil Ketua Dewan Pembina DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan, dalam perkenalannya menyampaikan latar belakang akademik dan pengabdiannya sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara sebelum akhirnya kembali ke tanah kelahirannya, Kalianda.

    “Saya asli putri Kalianda. Setelah mengabdi selama 24 tahun sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara, saya memutuskan pulang ke kampung halaman setelah pensiun. Kini saya diberi amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina DPD Partai Golkar Lampung Selatan,” ujarnya.

    Dr. Rosidah berharap seluruh kader Partai Golkar dapat terus berjalan di jalur perjuangan yang lurus, solid, dan berorientasi pada kemenangan partai demi kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.

    “Semoga kita semua senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan kemenangan, dan terus membesarkan Partai Golkar untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(*)

  • Diduga! Proyek Drainase Jalan Untung Suropati Labuhan Ratu Dikerjakan Asal Jadi, Kontraktor Main Curang Tak Sesuai Prosedur

    Diduga! Proyek Drainase Jalan Untung Suropati Labuhan Ratu Dikerjakan Asal Jadi, Kontraktor Main Curang Tak Sesuai Prosedur

    Wartakotapost.com – Bandar Lampung – Proyek pembangunan Drainase milik dinas pekerjaan umum (PU) Kota Bandar Lampung telah selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana di Jalan Untung Suropati, Kecamatan Labuhan Ratu, Sabtu (3/01/2026).

    Pekerjaan tersebut telah dinyatakan PHO oleh dinas PU bandar lampung. Namun hasilnya sangat mengecewakan banyak pihak terutama warga masyarakat setempat yang berada disekitar lokasi proyek.

    Berdasarkan informasi spse inaproc kota bandar lampung proyek tersebut merupakan sistem lelang, dengan total nilai pagu sejumlah Rp 727.000.000. Pelaksana pekerjaan ini milik CV. Delapan Belas Guna Mandiri, masuk dalam APBD Tahun 2025.

    Ketika jurnalis lapangan wartakotapost.com meninjau langsung ke lokasi proyek, hasil pekerjaan tersebut kini sudah hancur, tidak ada kekuatan yang kokoh pada semen cor-coran.

    Selain itu, pasangan batu saat dikerjakan diduga jumlahnya kurang dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, hanya dihitung yang nampak. Hasil acian semen juga retak tidak halus.

    Lebih parah lagi, lantai pada drainase tidak menggunakan batu sebagaimana yang ada didalam gambar perencanaan awal. Sehingga hasil tidak maksimal, proyek dikerjakan asal jadi dengan mengambil keuntungan yang besar.

    Saat jurnalis menanyakan kepada salah satu penjual disekitar lokasi proyek yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut sejak awal dilakukan memang tidak maksimal.

    “Iyaaa mas, saya lihat langsung mereka kerja. Ini memang dari awal mulai juga tidak bagus kerjanya. Mereka cuma ngerjain asal jadi aja, gada kualitas banget hasilnya. Mungkin yang penting cepet selesai dapat untung,” ujarnya.

    Lebih lanjut ia menambahkan bahwa saat berlangsungnya pekerjaan dinilai tidak transparan dan plang informasi proyek tidak terpasang. Bahkan para tukang yang bekerja tidak menggunakan peralatan lengkap K3.

    “Yang saya tau sih yaaa tukang yang kerja harus pakai baju lengkap keselamatan dan kesehatan kerja gituu mas, sama plang proyek itu gak ada mas. seperti ditutupin tidak transparan.” pungkasnya.

    Proyek APBD Dinas PU kota bandar lampung yang termasuk sistem lelang tersebut juga diduga sudah dikondisikan secara sistematis, pasalnya hanya satu 1 perusahaan saja yang melalukan penawaran.

    Jurnalis media sebagai social kontrol bagi masyarakat harus berani menyebarkan informasi yang sebenarnya, ruang terbuka bagi semua pihak untuk dapat melihat apa yang terjadi atas program infrastruktur bobrok dinas PU kota bandar lampung.

    Korban dari praktik dari kecurangan ini tentunya masyarakat selaku penerima manfaat atas terlaksannya program pemerintah yang menggunakan APBD dan notabene juga hasil dari masyarakat membayar pajak.

    Penyelenggaraan sistem drainase wajib mengikuti standar teknis yang ditetapkan pemerintah. Permen PUPR No. 12 Tahun 2014: Peraturan utama tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pemeliharaan.

    Penyelewengan proyek drainase, seperti korupsi anggaran atau pengurangan volume material, dijerat dengan hukum pidana berat; Korupsi/Memperkaya Diri (Merugikan Negara) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 (UU Tipikor): Pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun hingga 20 tahun, serta denda Rp200 juta – Rp1 miliar.

    Pemerintah kota bandar lampung tentu tidak boleh tutup mata dan harus bertanggungjawab atas kejanggalan dari setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan. Masyarakat butuh pelayanan terbaik pemerintah demi keberlangsungan kehidupan yang lebih layak.

    Ketidaksesuaian dari pekerjaan tersebut harus menjadi tanggungjawab pemerintah kota. Aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak tegas atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pelaksana proyek.

    Apabila hal serupa selalu dibiarkan begitu saja, semua proses pekerjaan akan menjadi tidak baik. Kemajuan suatu daerah harus mengalami progres signifikan bukan justru menurun dari setiap tahunnya.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dan tanggapan resmi dari pihak pelaksana kontraktor maupun dinas pekerjaan umum (PU) kota Bandar Lampung. (*)

  • Disperindag Operasi Pasar, Komitmen Lampung Jaga Daya Beli Rakyat

    Disperindag Operasi Pasar, Komitmen Lampung Jaga Daya Beli Rakyat

    Wartakotapost.com – Bandar Lampung – Setiap kali harga cabai, bawang, atau minyak goreng naik, Pemerintah Provinsi Lampung tidak tinggal diam. Operasi pasar digelar sebagai respons cepat untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga.

    Tenda-tenda didirikan di berbagai titik strategis, dari pusat kota hingga kecamatan, menunjukkan keseriusan pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat.

    Pertanyaannya: seberapa efektif langkah ini, dan apa yang bisa terus ditingkatkan ke depan?

    Logikanya sederhana namun tepat sasaran. Ketika harga naik karena stok menipis atau ada permainan oknum, pemerintah masuk dengan menyediakan barang lebih murah untuk menstabilkan pasar.

    Ini dasarnya adalah hukum penawaran dan permintaan yang terbukti efektif.

    Secara hukum, operasi pasar memiliki payung yang jelas melalui Permendag No. 24/2020 tentang stabilisasi harga lewat intervensi pasar.

    Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan instrumen ini sebagai bentuk kehadiran negara langsung di tengah masyarakat, khususnya saat harga pangan bergejolak.

    Operasi pasar yang digelar Pemprov Lampung membawa dampak positif, terutama dalam memberikan efek jera kepada spekulan.

    Begitu pemerintah turun tangan dengan stok yang memadai, pelaku pasar yang tidak bertanggung jawab menjadi lebih berhati-hati. Mereka tahu bahwa negara memiliki cadangan dan siap mengintervensi bila diperlukan.

    Bagi ribuan masyarakat yang berhasil mengakses operasi pasar, ini adalah solusi riil. Mereka bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menghemat pengeluaran bulanan yang cukup signifikan.

    Meski jangkauan masih perlu diperluas, langkah ini tetap memberikan manfaat konkret bagi warga yang terlayani.

    Lampung bisa belajar dari keberhasilan negara lain dalam stabilisasi harga. India, misalnya, memiliki sistem distribusi pangan publik yang masif melalui Public Distribution System (PDS).

    Dengan toko-toko murah tersebar hingga pelosok desa, India mampu mengendalikan harga beras dan gandum saat inflasi melonjak. Kuncinya adalah logistik yang kuat dan komitmen jangka panjang.

    Ini bisa menjadi inspirasi bagi Pemprov Lampung untuk terus memperkuat sistem distribusi dan memperluas jangkauan operasi pasar ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

    Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus meningkatkan efektivitas operasi pasar melalui beberapa langkah strategis:

    Pertama, memperkuat sistem data dan pemetaan kebutuhan riil di setiap wilayah. Dengan data yang akurat, distribusi bisa lebih tepat sasaran dan volume yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Kedua, memperpanjang durasi operasi pasar agar dampaknya lebih berkelanjutan. Operasi yang berlangsung lebih lama akan memberikan stabilitas harga yang lebih permanen.

    Ketiga, mengintegrasikan operasi pasar dengan program jangka panjang seperti penguatan petani lokal, pembangunan gudang penyimpanan yang memadai, dan penyederhanaan rantai distribusi. Lampung sebagai lumbung pangan nasional memiliki potensi besar untuk ini.

    Keempat, meningkatkan pengawasan terhadap rantai pasok untuk mencegah permainan harga oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

    Operasi pasar yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung adalah langkah positif dan perlu diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap daya beli masyarakat. Ini adalah fondasi yang baik dalam menjaga stabilitas harga pangan.

    Ke depan, dengan terus memperbaiki sistem data, memperluas jangkauan, memperpanjang durasi, dan mengintegrasikannya dengan perbaikan struktural di sektor pertanian dan distribusi, Lampung dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mengelola ketahanan pangan secara komprehensif.

    Komitmen Pemprov Lampung untuk hadir melindungi masyarakat dari gejolak harga patut mendapat dukungan. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dan penguatan sistem agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan. (*)

  • Fokus Partai Pemenang Pemilu, PAN Bandar Lampung Gelar Konsolidasi

    Fokus Partai Pemenang Pemilu, PAN Bandar Lampung Gelar Konsolidasi

    Wartakotapost.com, Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Bandar Lampung menggelar agenda konsolidasi internal melalui silaturahmi bersama para senior dan kader partai.

    Pertemuan yang berlangsung hangat ini menjadi momentum strategis menjelang Pemilu 2026.

    Ketua DPD PAN Kota Bandar Lampung, Dr. Ir. H. Firmansyah Y. Alfian, MBA., M.Sc., menyebut silaturahmi ini sebagai langkah penting untuk memperkuat fondasi partai.

    “Kami datang untuk menyambung tali silaturahmi, memohon doa, dan menerima arahan dari para senior demi kebesaran PAN ke depan,” ujarnya.

    Firmansyah optimistis PAN di Kota Bandar Lampung memiliki masa depan cerah. Ia mengibaratkan partai berlambang matahari ini akan terus bersinar terang di kancah politik lokal.

    “Masukan dari para senior sangat kami butuhkan, tidak hanya untuk agenda pemilu dan pilkada, tetapi juga sebagai panduan perjuangan partai dari sekarang hingga seterusnya,” tegasnya.

    Ke depan, DPD PAN Bandar Lampung akan melakukan kunjungan silaturahmi ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bandar Lampung, serta roadshow lintas partai sebagai refleksi menuju 2026.

    Ketua DPW PAN Provinsi Lampung, H.M Hazizi, S.E., berharap pertemuan ini menjadi awal kebangkitan PAN.

    “PAN Kota Bandar Lampung pernah mencatatkan sejarah sebagai wakil wali kota. Ke depan, bukan tidak mungkin PAN mampu melahirkan wali kota Bandar Lampung,” kata adik Ketua DPP PAN Pusat ini penuh optimisme.

    Senior PAN Lampung, Suminto Martono, mengingatkan bahwa tantangan politik ke depan akan berbeda dari tahun ke tahun. Namun, ia berharap grafik perjuangan PAN terus menanjak.

    “Tujuan PAN bukan sekadar menempatkan kader sebagai anggota dewan, melainkan menjadikan PAN benar-benar berkibar dan berkontribusi nyata dalam pembangunan Kota Bandar Lampung,” tegasnya.

    Sementara tokoh PAN Lampung lainnya, Irfan Nuranda Djafar, menekankan pentingnya soliditas internal dan konsistensi kepengurusan.

    “Dengan kebersamaan dan barisan yang dirapatkan, saya optimistis matahari PAN akan terus bersinar di Kota Bandar Lampung,” ujarnya.

    Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh dan kader PAN Lampung, antara lain:

    – Suminto Martono (Senior PAN Lampung)

    – Irfan Nuranda Djafar (Mantan Bupati Lampung Timur)

    – Thobroni Harun (Mantan Wakil Wali Kota Bandar Lampung)

    – Iswan Cahya (Anggota DPRD Provinsi Lampung/Sekretaris DPW PAN Lampung)

    – Yusirwan (Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PAN)

    – Wahyu Lesmono (Anggota DPRD Kota Bandar Lampung/Mantan Ketua DPD PAN)

    – Edison Hajar (Ketua MPP PAN Bandar Lampung)

    – Enita (Bendahara DPW PAN Lampung)

    – Erwan Erwansyah (Sekretaris DPD PAN Bandar Lampung)

    – Ahmadi Nasir, Zainabun, Alimudin, Ananto Pratomo, dan Marpen Effendi.

    Mantan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Thobroni Harun, menyatakan kebersamaan yang diawali dengan niat khidmat adalah modal penting.

    Ia berkomitmen terus memantau perkembangan PAN dan mendorong perluasan wawasan perjuangan partai.

    “Matahari PAN harus tetap dikenang dan dijaga sinarnya. Apa pun latar belakang politiknya, selama tujuannya untuk kebaikan bersama, matahari PAN harus tetap bersinar, dan dukungan akan terus kami berikan,” pungkasnya.

    Konsolidasi ini menunjukkan keseriusan PAN Bandar Lampung dalam mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik 2026, sekaligus memperkuat peran partai dalam pembangunan daerah. (*)

  • KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah Usai Penetapan Tersangka

    KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah Usai Penetapan Tersangka

    Bandar Lampung – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, pada Selasa (16/12/2025).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan penggeledahan ini merupakan kelanjutan penyidikan kasus dugaan suap proyek di Lampung Tengah, yang bermula dari kegiatan tangkap tangan pekan lalu.

    “Hari ini penyidik melakukan serangkaian giat penggeledahan di tiga lokasi, yaitu Kantor Bupati, Dinas Bina Marga, serta Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah,” ujar Budi.

    Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan yang diperlukan dalam penanganan perkara. KPK sebelumnya telah menetapkan lima orang tersangka, salah satunya Bupati Lampung Tengah.

    “Penyidik masih menelusuri peran pihak-pihak lain. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, ditemukan indikasi dugaan fee proyek sekitar 15–20 persen yang dipatok Bupati pada sejumlah proyek di SKPD Lampung Tengah,” tambahnya.

    Dalam perkara ini, setelah dilantik sebagai bupati, Ardito diduga memerintahkan Riki untuk mengatur pemenang pengadaan barang dan jasa di sejumlah SKPD melalui mekanisme penunjukan langsung pada e-katalog. Perusahaan yang dimenangkan diduga milik keluarga atau tim pemenangan Ardito saat Pilkada 2024.

    Untuk melancarkan pengkondisian tersebut, Riki berkoordinasi dengan Anton dan Iswantoro (ISW), Sekretaris Bapenda, yang kemudian berhubungan dengan SKPD terkait.

    Selain itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Lampung Tengah, Ardito diduga meminta Anton mengkondisikan pemenang proyek agar dimenangkan PT Elkaka Mandiri. Perusahaan tersebut akhirnya memperoleh tiga paket proyek dengan total nilai Rp3,15 miliar. Dari proyek ini, Ardito diduga menerima fee sebesar Rp500 juta melalui Anton.

    Secara keseluruhan, total dana yang diduga diterima Ardito mencapai sekitar Rp5,75 miliar. Dana tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati sebesar Rp500 juta dan pelunasan pinjaman bank yang dipakai untuk kebutuhan kampanye Pilkada 2024 senilai Rp5,25 miliar. (*)

  • Kejati Lampung Serahkan Bantuan CSR, Wujud Komitmen Kawal Program Jaga Desa

    Kejati Lampung Serahkan Bantuan CSR, Wujud Komitmen Kawal Program Jaga Desa

    Bandar Lampung – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pesawaran, Yang di wakili oleh Kepala Seksi Intelejen Fuad Alfano Adi Chandra, S.H menegaskan komitmen jajarannya dalam mengawal dan mengimplementasikan program jaga desa di Kabupaten Pesawaran.

    Hal ini disampaikan usai menghadiri kegiatan nasional bertajuk Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Mitra Adhyaksa, di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (12/11/2025).

    Dalam agenda tersebut juga dilakukan Penyerahan secara langsung Bantuan CSR Sarana dan Prasarana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., bersama Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Julianton.

    Selain itu juga turut hadir unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala Kejati Lampung, dan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Lampung.

    Menurut Kepala Seksi Intelejen Pesawaran, peluncuran Program Jaga Desa menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergitas antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan pelaksanaan pembangunan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

    “Kami di Kejaksaan Negeri Pesawran sangat mendukung penuh implementasi Program Jaga Desa ini. Melalui peran bidang Intelijen, kami akan mengawal secara preventif agar setiap program pembangunan di tingkat pekon (desa) berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari penyimpangan,” ujar Fuad Alfano Adi Chandra.

    Ia menambahkan, bidang Intelijen Kejari Pesawaran juga akan terus melakukan langkah-langkah strategis seperti sosialisasi, edukasi hukum, dan pengawasan pembangunan agar tercipta tata kelola keuangan desa yang baik, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

    “Kemandirian desa tidak akan terwujud tanpa integritas dan transparansi. Karena itu, Kejaksaan hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membina dan memberikan pemahaman hukum kepada aparatur pekon agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

    Pada kegiatan tersebut, dua koperasi binaan Kejaksaan Negeri Pesawaran turut menerima bantuan dari Kejaksaan Tinggi Lampung berupa bantuan CSR perlengkapan kerja. Kedua koperasi tersebut yakni Koperasi Merah Putih Suka Jaya dan Koperasi Bernung.

    Bantuan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas dan pengelolaan usaha koperasi binaan agar lebih mandiri serta mampu mendorong ekonomi masyarakat desa.

    Selain itu, Kejari Pesawaran juga siap bersinergi dengan lembaga desa seperti ABPEDNAS dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berdaya saing, dan berkeadilan.

    Dengan komitmen tersebut, Kejaksaan Negeri Pesawaran berharap ke depan dapat terus menjadi bagian penting dalam mengawal transparansi pembangunan di tingkat desa.

    Hal ini sekaligus untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui pendekatan intelijen yang humanis dan berorientasi pada pencegahan.

    “Ucapan terima kasih yang sebesar besar nya dan apresiasi kepada kejari pesawaran atas bantuan dan kontribusi terhadap koperasi desa merah putih suka jaya dan dukungan yang diberikan sehingga kedepan bisa menjadi KDMP suka jaya bisa menjadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyrakat khususnya.” Ujar Ferdiansyah (Ketua Kopdes Suka Jaya).

  • Penegasan Pemerintah soal Bencana Sumatera Prioritas Nasional

    Penegasan Pemerintah soal Bencana Sumatera Prioritas Nasional

    Bandar Lampung – Pemerintah berulang kali menegaskan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan prioritas nasional. Seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk membantu pemulihan lokasi yang terdampak bencana.
    Penegasan itu disampaikan oleh Seskab Teddy Indra Wijaya saat menjawab masih adanya anggapan sejumlah pihak yang mendorong penetapan status bencana nasional bencana Sumatera. Teddy mengatakan penanganan bencana di Sumatera dilakukan skala nasional.

    “Kemudian yang kedua, masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di tiga provinsi, ketiganya terdampak, tapi 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh,” kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Dia mengatakan pemerintah pusat telah bergerak sejak hari pertama bencana terjadi. Dia berharap semua pihak berfokus pada penanganan yang dilakukan untuk membantu korban bencana.

    (more…)