Category: Ekonomi

  • Disperindag Operasi Pasar, Komitmen Lampung Jaga Daya Beli Rakyat

    Disperindag Operasi Pasar, Komitmen Lampung Jaga Daya Beli Rakyat

    Wartakotapost.com – Bandar Lampung – Setiap kali harga cabai, bawang, atau minyak goreng naik, Pemerintah Provinsi Lampung tidak tinggal diam. Operasi pasar digelar sebagai respons cepat untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga.

    Tenda-tenda didirikan di berbagai titik strategis, dari pusat kota hingga kecamatan, menunjukkan keseriusan pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat.

    Pertanyaannya: seberapa efektif langkah ini, dan apa yang bisa terus ditingkatkan ke depan?

    Logikanya sederhana namun tepat sasaran. Ketika harga naik karena stok menipis atau ada permainan oknum, pemerintah masuk dengan menyediakan barang lebih murah untuk menstabilkan pasar.

    Ini dasarnya adalah hukum penawaran dan permintaan yang terbukti efektif.

    Secara hukum, operasi pasar memiliki payung yang jelas melalui Permendag No. 24/2020 tentang stabilisasi harga lewat intervensi pasar.

    Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan instrumen ini sebagai bentuk kehadiran negara langsung di tengah masyarakat, khususnya saat harga pangan bergejolak.

    Operasi pasar yang digelar Pemprov Lampung membawa dampak positif, terutama dalam memberikan efek jera kepada spekulan.

    Begitu pemerintah turun tangan dengan stok yang memadai, pelaku pasar yang tidak bertanggung jawab menjadi lebih berhati-hati. Mereka tahu bahwa negara memiliki cadangan dan siap mengintervensi bila diperlukan.

    Bagi ribuan masyarakat yang berhasil mengakses operasi pasar, ini adalah solusi riil. Mereka bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menghemat pengeluaran bulanan yang cukup signifikan.

    Meski jangkauan masih perlu diperluas, langkah ini tetap memberikan manfaat konkret bagi warga yang terlayani.

    Lampung bisa belajar dari keberhasilan negara lain dalam stabilisasi harga. India, misalnya, memiliki sistem distribusi pangan publik yang masif melalui Public Distribution System (PDS).

    Dengan toko-toko murah tersebar hingga pelosok desa, India mampu mengendalikan harga beras dan gandum saat inflasi melonjak. Kuncinya adalah logistik yang kuat dan komitmen jangka panjang.

    Ini bisa menjadi inspirasi bagi Pemprov Lampung untuk terus memperkuat sistem distribusi dan memperluas jangkauan operasi pasar ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

    Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus meningkatkan efektivitas operasi pasar melalui beberapa langkah strategis:

    Pertama, memperkuat sistem data dan pemetaan kebutuhan riil di setiap wilayah. Dengan data yang akurat, distribusi bisa lebih tepat sasaran dan volume yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Kedua, memperpanjang durasi operasi pasar agar dampaknya lebih berkelanjutan. Operasi yang berlangsung lebih lama akan memberikan stabilitas harga yang lebih permanen.

    Ketiga, mengintegrasikan operasi pasar dengan program jangka panjang seperti penguatan petani lokal, pembangunan gudang penyimpanan yang memadai, dan penyederhanaan rantai distribusi. Lampung sebagai lumbung pangan nasional memiliki potensi besar untuk ini.

    Keempat, meningkatkan pengawasan terhadap rantai pasok untuk mencegah permainan harga oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

    Operasi pasar yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung adalah langkah positif dan perlu diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap daya beli masyarakat. Ini adalah fondasi yang baik dalam menjaga stabilitas harga pangan.

    Ke depan, dengan terus memperbaiki sistem data, memperluas jangkauan, memperpanjang durasi, dan mengintegrasikannya dengan perbaikan struktural di sektor pertanian dan distribusi, Lampung dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mengelola ketahanan pangan secara komprehensif.

    Komitmen Pemprov Lampung untuk hadir melindungi masyarakat dari gejolak harga patut mendapat dukungan. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dan penguatan sistem agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan. (*)

  • KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah Usai Penetapan Tersangka

    KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah Usai Penetapan Tersangka

    Bandar Lampung – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, pada Selasa (16/12/2025).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan penggeledahan ini merupakan kelanjutan penyidikan kasus dugaan suap proyek di Lampung Tengah, yang bermula dari kegiatan tangkap tangan pekan lalu.

    “Hari ini penyidik melakukan serangkaian giat penggeledahan di tiga lokasi, yaitu Kantor Bupati, Dinas Bina Marga, serta Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah,” ujar Budi.

    Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan yang diperlukan dalam penanganan perkara. KPK sebelumnya telah menetapkan lima orang tersangka, salah satunya Bupati Lampung Tengah.

    “Penyidik masih menelusuri peran pihak-pihak lain. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, ditemukan indikasi dugaan fee proyek sekitar 15–20 persen yang dipatok Bupati pada sejumlah proyek di SKPD Lampung Tengah,” tambahnya.

    Dalam perkara ini, setelah dilantik sebagai bupati, Ardito diduga memerintahkan Riki untuk mengatur pemenang pengadaan barang dan jasa di sejumlah SKPD melalui mekanisme penunjukan langsung pada e-katalog. Perusahaan yang dimenangkan diduga milik keluarga atau tim pemenangan Ardito saat Pilkada 2024.

    Untuk melancarkan pengkondisian tersebut, Riki berkoordinasi dengan Anton dan Iswantoro (ISW), Sekretaris Bapenda, yang kemudian berhubungan dengan SKPD terkait.

    Selain itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Lampung Tengah, Ardito diduga meminta Anton mengkondisikan pemenang proyek agar dimenangkan PT Elkaka Mandiri. Perusahaan tersebut akhirnya memperoleh tiga paket proyek dengan total nilai Rp3,15 miliar. Dari proyek ini, Ardito diduga menerima fee sebesar Rp500 juta melalui Anton.

    Secara keseluruhan, total dana yang diduga diterima Ardito mencapai sekitar Rp5,75 miliar. Dana tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati sebesar Rp500 juta dan pelunasan pinjaman bank yang dipakai untuk kebutuhan kampanye Pilkada 2024 senilai Rp5,25 miliar. (*)