Category: Ekonomi

  • Tokoh Pemuda Pesawaran Apresiasi Satu Tahun Kepemimpinan Nanda-Anton, Dorong Percepatan Program Berdampak Masyarakat

    Tokoh Pemuda Pesawaran Apresiasi Satu Tahun Kepemimpinan Nanda-Anton, Dorong Percepatan Program Berdampak Masyarakat

    Wartakotapost.com, Pesawaran – Satu tahun kepemimpinan Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. dan Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali, S.H., dinilai telah memberikan sejumlah fondasi penting bagi arah pembangunan Kabupaten Pesawaran ke depan.

    Penilaian tersebut disampaikan salah satu tokoh pemuda Pesawaran, Alfan Rois, S.A.P., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI Kabupaten Pesawaran sekaligus Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran, dalam momentum satu tahun kepemimpinan Nanda-Anton, Kamis (27/8/2026).

    Menurut Alfan, yang juga memliki jabatan Sekretaris Apindo, satu tahun pertama merupakan fase penting untuk meletakkan dasar pembangunan sekaligus menerjemahkan visi Pesawaran Cerdas, Aman, Kreatif, Efektif dan Produktif (CAKEP) ke dalam program yang benar-benar dirasakan masyarakat.

    “Kalau kita melihat satu tahun perjalanan Nanda-Anton, tentu ada capaian dan ada pula pekerjaan rumah yang harus terus kita dorong bersama. Yang paling penting adalah bagaimana fondasi yang sudah dibangun ini bisa dilanjutkan secara konsisten dan menghasilkan dampak yang semakin nyata bagi masyarakat,” ujar Alfan.

    Ia menilai sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif patut diapresiasi. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, penurunan angka kemiskinan, pengendalian inflasi serta berbagai program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari proses yang perlu terus dikawal.

    Namun demikian, Alfan mengingatkan bahwa capaian angka dan program pemerintah harus diterjemahkan menjadi manfaat yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat.

    “Pertumbuhan ekonomi harus terasa sampai ke masyarakat bawah. Pembangunan infrastruktur harus memperlancar aktivitas warga dan distribusi hasil produksi. Kemudian program pendidikan dan pelatihan harus benar-benar membuka akses generasi muda terhadap dunia kerja dan dunia usaha,” katanya.

    Sebagai tokoh pemuda, Alfan memberikan perhatian khusus terhadap penguatan sumber daya manusia dan ruang partisipasi generasi muda di Pesawaran. Menurutnya, bonus demografi harus dipandang sebagai peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan daya saing.

    “Pemuda jangan hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi harus menjadi bagian dari subjek pembangunan. Anak-anak muda Pesawaran memiliki banyak gagasan, kreativitas dan kemampuan. Pemerintah daerah perlu terus membuka ruang kolaborasi agar potensi tersebut bisa menjadi kekuatan ekonomi dan sosial daerah,” ungkapnya.

    Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan potensi lokal, terutama sektor pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif dan potensi desa.

    Menurutnya, Pesawaran memiliki modal yang besar berupa kekayaan alam, kawasan pesisir dan kepulauan, sektor pertanian, perikanan serta potensi ekonomi masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah.

    “Pesawaran tidak kekurangan potensi. Tantangannya adalah bagaimana potensi itu dikelola secara terintegrasi, dipromosikan dengan baik dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Pariwisata misalnya, jangan hanya berbicara tentang destinasi, tetapi juga bagaimana UMKM, pelaku ekonomi kreatif, nelayan, petani dan masyarakat desa ikut mendapatkan manfaat,” jelas Alfan.

    Terkait pembangunan infrastruktur, Alfan menyebut perbaikan jalan melalui berbagai langkah penanganan perlu terus dipercepat dan dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, konektivitas antarwilayah merupakan salah satu kunci untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

    “Jalan yang baik akan menggerakkan banyak hal. Akses pendidikan menjadi lebih mudah, pelayanan kesehatan lebih cepat, hasil pertanian dan perikanan lebih mudah dipasarkan, dan mobilitas masyarakat juga semakin baik. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus menjadi salah satu perhatian utama,” tegasnya.

    Di sisi tata kelola pemerintahan, Alfan juga mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Pesawaran mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.

    Menurut dia, penghargaan atau opini tersebut harus dimaknai sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

    “WTP tentu menjadi capaian yang patut diapresiasi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik itu benar-benar berujung pada kualitas pelayanan publik dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    Alfan berharap memasuki tahun kedua kepemimpinan Nanda-Anton, pemerintah daerah dapat semakin memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya.

    Ia menilai pembangunan daerah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat.

    “Kita harus membangun Pesawaran secara bersama-sama. Pemerintah memiliki kewenangan dan kebijakan, masyarakat memiliki energi dan partisipasi, sementara pemuda memiliki kreativitas dan gagasan. Kalau semua kekuatan ini disatukan, saya optimistis daya saing Pesawaran akan semakin kuat,” katanya.

    Alfan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan secara konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.

    “Dukungan terhadap pemerintah bukan berarti tanpa kritik. Justru kritik dan masukan yang konstruktif diperlukan agar kebijakan semakin tepat sasaran. Kita ingin Nanda-Anton sukses memimpin Pesawaran dan mampu meninggalkan fondasi pembangunan yang kuat untuk generasi berikutnya,” pungkasnya.

    Ia berharap tahun kedua kepemimpinan Nanda-Anton menjadi momentum untuk mempercepat program prioritas, memperluas pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa, serta memastikan potensi lokal dapat benar-benar menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Refleksi satu tahun ini bukan sekadar melihat apa yang sudah dilakukan, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk menentukan apa yang harus diperkuat ke depan. Pesawaran harus terus bergerak menjadi daerah yang semakin CAKEP, mandiri, produktif dan memiliki daya saing,” tutup Alfan. (*)

  • Resmi! Tuan Rumah MUNAS ke-XVIII, HIPMI Lampung Gelar Rapat Pembukaan

    Resmi! Tuan Rumah MUNAS ke-XVIII, HIPMI Lampung Gelar Rapat Pembukaan

    Wartakotapost.com, Bandar Lampung – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung menggelar rapat pembukaan persiapan Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-XVIII di Hotel Novotel, Sabtu (6/6/2026).

    Rapat pembukaan munas dihadiri oleh Ketua Umum BPD HIPMI Lampung Gilang Ramadhan, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Kapolda Lampung yang berwakil, Pangdam XXI/Radin Inten yang berwakil dan jajaran Pengurus BPD Hipmi beserta Panitia Pelaksana.

    Dalam rapat HIPMI tersebut membahas secara rinci bagaimana proses agenda pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) akan digelar dengan sukses.

    Munas HIPMI ke-XVIII Tahun 2026 menjadi ajang pembuktian bagi provinsi Lampung sebagai tuan rumah, agar dapat memberikan pelaksanaan yang terbaik sebagai daerah percontohan.

    Ketua Umum BPD HIPMI, Gilang Ramadhan menyampaikan bahwa pelaksanaan Munas di provinsi lampung merupakan agenda penting yang sangat menjadi prioritas pada kepengurusannya di Tahun 2026.

    “Alhamdulillah, terpilihnya lampung menjadi tuan rumah Munas Hipmi ke-XVIII ini menjadi kebanggaan kita. Momentum ini enjadi pembuktian bahwa Lampung mampu melaksanakan agenda dengan sukses,” ujar Gilang.

    Menurutnya, pelaksanaan Munas HIPMI di sai bumi ruwa jurai akan berlangsung dengan aman dan kondusif meskipun dalam rangkaian selama berjalan proses Munas terdapat beberapa dinamika.

    “Kami pastikan provinsi lampung akan menjadi tuan rumah yang aman dan nyaman juga kondusif, meskipun terdapat perrsaingan sehat antardaerah ini mencerminkan dinamika organisasi yang semakin matang.” pungkasnya.

    Munas XVIII 2026 menjadi momentum penting bagi regenerasi kepemimpinan nasional di tubuh HIPMI. Forum ini tidak hanya menentukan arah kepemimpinan tiga tahun ke depan, tetapi juga memperkuat posisi organisasi dalam mendorong kewirausahaan.

    Selain itu, konsolidasi nasional dalam Munas diharapkan mampu mempererat sinergi antara pusat dan daerah. Peran strategis pengusaha muda dalam pertumbuhan ekonomi nasional menjadi salah satu fokus utama pembahasan. (*)

  • DUGAAN RED FLAG KEUANGAN BANK LAMPUNG : LSM TRIGA NUSANTARA INDONESIA SIAP GELAR AKSI DEMONSTRASI 4 JUNI 2026

    DUGAAN RED FLAG KEUANGAN BANK LAMPUNG : LSM TRIGA NUSANTARA INDONESIA SIAP GELAR AKSI DEMONSTRASI 4 JUNI 2026

    Wartakotapost.com, Bandar Lampung – LSM TRIGA NUSANTARA INDONESIA DPD Provinsi Lampung menyatakan keprihatinan serius atas hasil kajian investigatif terhadap kondisi keuangan dan tata kelola Bank Lampung yang menunjukkan sejumlah indikator red flag yang patut menjadi perhatian publik, regulator, dan aparat penegak hukum.

    Berdasarkan kajian investigatif yang disusun LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Provinsi Lampung, ditemukan sejumlah indikator yang mengarah pada potensi tekanan kualitas aset, risiko likuiditas, hingga dugaan lemahnya tata kelola perusahaan.

    Menurut Faqih Fakhrozi S. Pd,. Sekertaris Jendral LSM Trinusa DPD Provinsi Lampung dalam kajian tersebut disebutkan bahwa: laba bank mengalami penurunan, CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) meningkat signifikan, cash flow operasi negatif, serta terjadi tekanan pada kualitas kredit dan likuiditas bank.

    Analisis rasio kesehatan bank menunjukkan Return On Asset (ROA) berada di kisaran ±0,98 persen, yang dinilai menunjukkan profitabilitas mulai melemah dan efisiensi menurun.

    Selain itu, Faqih juga menyoroti kenaikan beban barang dan jasa dari Rp81,13 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp95,22 miliar pada tahun 2024 atau naik sekitar Rp14,09 miliar.

    Kajian investigatif menyebut pos tersebut merupakan area rawan dalam audit investigatif karena berpotensi terkait: markup, pengadaan fiktif, vendor afiliasi, pemborosan, dan benturan kepentingan.

    Tidak hanya itu, terjadi pula lonjakan beban non-operasional sebesar 142 persen dari Rp4,81 miliar menjadi Rp11,66 miliar. Dalam kajian disebutkan area ini rawan terhadap: pengeluaran tidak wajar, koreksi internal, transaksi di luar bisnis inti, hingga potensi penyimpangan lainnya.

    LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Lampung juga mencatat adanya penurunan deposito sekitar Rp302 miliar dan kenaikan dana antar bank menjadi Rp1,109 triliun yang dinilai dapat mengindikasikan tekanan likuiditas dan ketergantungan pendanaan eksternal.

    Kajian tersebut turut menyoroti potensi risiko transaksi pihak berelasi yang rawan conflict of interest, vendor afiliasi, perlakuan khusus, serta abuse of power.

    Dalam aspek tata kelola, ditemukan adanya dinamika perubahan direksi serta beberapa RUPS luar biasa yang dinilai dapat menjadi indikator konflik internal, tekanan politik, dan intervensi kepentingan non-bisnis terhadap bank daerah.

    Atas dasar tersebut, LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Lampung sebelumnya telah menyampaikan surat permintaan klarifikasi dan desakan pemeriksaan kepada pihak terkait, termasuk regulator dan institusi pengawasan.

    Namun apabila hingga tanggal 4 Juni 2026 tidak terdapat jawaban resmi, klarifikasi terbuka, maupun langkah konkret dari pihak terkait, maka LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Lampung menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol sosial dan penyampaian aspirasi publik secara terbuka dan konstitusional.

    Aksi tersebut direncanakan akan membawa sejumlah tuntutan:

    1. Mendesak audit investigatif menyeluruh terhadap Bank Lampung;

    2. Mendesak pemeriksaan transaksi kredit inti dan transaksi pihak berelasi

    3. Mendesak keterbukaan publik terhadap kondisi kesehatan bank daerah;

    4. Mendesak aparat penegak hukum melakukan pengumpulan bahan dan keterangan;

    5. Menolak segala bentuk intervensi politik dan penyalahgunaan kewenangan di tubuh BUMD.

    LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Lampung menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral masyarakat sipil dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap dana publik.

    Sebagaimana tercantum dalam kesimpulan strategis kajian investigatif, temuan-temuan tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi: stabilitas bank daerah, dana masyarakat, kontribusi PAD, serta kepercayaan publik.

    LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Lampung menegaskan akan terus mengawal: transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang bersih serta profesional di Provinsi Lampung.

    “Diam terhadap dugaan penyimpangan adalah pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.” (*)

  • Petani Sayuran di Liwa Terjebak Harga Murah: Produksi Tinggi, Kesejahteraan Rendah

    Petani Sayuran di Liwa Terjebak Harga Murah: Produksi Tinggi, Kesejahteraan Rendah

    Wartakotapost.com – LAMPUNG BARAT – Di balik hijaunya hamparan kebun sayuran di wilayah Liwa, tersimpan persoalan serius yang terus berulang dari tahun ke tahun: harga jual hasil panen yang tidak pernah berpihak kepada petani.

    Sebagai salah satu sentra hortikultura di Provinsi Lampung, Liwa menjadi tumpuan produksi berbagai komoditas sayuran seperti kol, tomat, cabai, kentang, dan sawi.

    Namun kenyataan di lapangan menunjukkan paradoks yang tajam produksi melimpah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani.

    Setiap musim panen raya, harga sayuran justru jatuh ke titik terendah. Kol, misalnya, kerap hanya dihargai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram di tingkat petani, jauh di bawah biaya produksi yang bisa mencapai Rp2.000 per kilogram.

    Artinya, setiap panen bukan menghasilkan keuntungan, melainkan kerugian yang terus terakumulasi.

    Situasi ini bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan indikasi lemahnya tata kelola distribusi dan absennya perlindungan harga bagi petani.

    Agung Widodo, petani muda asal Liwa, menjadi salah satu yang merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Ia menilai, persoalan yang dihadapi petani bukan lagi bersifat teknis, tetapi sudah menyentuh aspek struktural.

    “Kami ini seperti bekerja tanpa kepastian. Produksi kami tinggi, tapi harga ditentukan sepihak. Saat panen raya, harga selalu jatuh. Tidak ada perlindungan,” ujarnya.

    Menurutnya, petani berada pada posisi paling lemah dalam rantai distribusi. Tanpa akses pasar yang luas dan tanpa fasilitas penyimpanan, petani tidak memiliki pilihan selain menjual hasil panen secepat mungkin, berapa pun harganya.

    Di sisi lain, panjangnya rantai distribusi menyebabkan disparitas harga yang signifikan antara tingkat petani dan konsumen akhir. Ketika petani menjual dengan harga sangat rendah, harga di pasar justru tetap tinggi.

    “Kami yang menanam, kami yang paling dirugikan. Sementara di pasar harga tidak selalu murah. Ini ada yang tidak beres dalam sistemnya,” tegas Agung.

    Kondisi ini diperparah dengan naiknya biaya produksi dalam beberapa tahun terakhir, terutama harga pupuk, pestisida, dan ongkos tenaga kerja. Tanpa adanya intervensi kebijakan, petani dipaksa menanggung seluruh risiko pasar.

    Lebih jauh, fenomena ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Menurunnya daya tahan ekonomi rumah tangga petani, Berkurangnya minat generasi muda untuk bertani, dan Ancaman terhadap keberlanjutan produksi hortikultura daerah.

    Dalam konteks ini, para petani menilai bahwa kehadiran pemerintah belum dirasakan secara maksimal, khususnya dalam hal stabilisasi harga dan perlindungan petani.

    Agung Widodo secara tegas meminta pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk tidak lagi bersikap pasif.

    “Kami butuh solusi nyata, bukan sekadar wacana. Pemerintah harus hadir mengatur harga, memperbaiki distribusi, dan memastikan petani tidak terus dirugikan,” ujarnya.

    Adapun langkah konkret yang dinilai mendesak untuk dilakukan antara lain:

    1. Penetapan harga acuan minimum untuk komoditas sayuran

    2. Intervensi pasar saat terjadi kelebihan produksi

    3. Pembangunan fasilitas cold storage dan industri pengolahan

    4. Pemangkasan rantai distribusi melalui akses langsung ke pasar

    5. Penguatan koperasi tani sebagai lembaga ekonomi petani

    Tanpa langkah tersebut, siklus harga murah dipastikan akan terus berulang dan menempatkan petani sebagai pihak yang selalu dirugikan.

    Liwa hari ini adalah potret nyata bagaimana sektor pertanian yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi daerah justru belum mampu menjamin kesejahteraan pelakunya.

    Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka krisis petani bukan lagi sekadar ancaman melainkan keniscayaan. (*)

  • Owner Butik Indah Gelar Jumat Berkah, Bagikan Nasi Kotak untuk Warga dan Pengendara

    Owner Butik Indah Gelar Jumat Berkah, Bagikan Nasi Kotak untuk Warga dan Pengendara

    Wartakotapost.com – Bandar Lampung – Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Owner Butik Indah, Indah Wijayanti, kembali melaksanakan kegiatan sosial bertajuk ‘Jumat Berkah’ dengan membagikan nasi kotak kepada masyarakat, Jumat (1/5/2026).

    Kegiatan yang telah rutin dilakukan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian sosial kepada warga yang membutuhkan, pengendara, pekerja harian, hingga masyarakat yang melintas di sekitar lokasi kegiatan.

    Dengan penuh semangat dan rasa syukur, Indah Wijayanti turun langsung membagikan nasi kotak kepada puluhan masyarakat kota bandar lampung.

    Suasana penuh kehangatan terlihat saat warga menerima bantuan makanan tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang mengaku terbantu dengan adanya kegiatan sosial yang konsisten dilakukan setiap hari Jumat itu.

    Indah Wijayanti mengatakan, kegiatan Jumat Berkah ini bukan sekadar berbagi makanan, melainkan juga menjadi bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan serta upaya menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama di tengah kehidupan masyarakat.

    “Alhamdulillah, kegiatan ini rutin kami lakukan setiap hari Jumat. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk banyak orang. Kami hanya ingin berbagi kebahagiaan dan membantu masyarakat yang mungkin sedang membutuhkan,” ujar Indah Wijayanti.

    Menurutnya, kepedulian sosial harus terus dijaga dan ditanamkan, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih cukup berat bagi sebagian kalangan.

    Ia berharap kegiatan sederhana tersebut dapat memberikan semangat serta menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk ikut berbagi kepada sesama.

    Kegiatan Jumat Berkah itu pun mendapat respon positif dari masyarakat. Warga menilai aksi sosial tersebut menjadi contoh baik yang patut diapresiasi karena dilakukan secara rutin dan konsisten, bukan hanya sekadar kegiatan seremonial semata.

    Selain mempererat hubungan sosial dengan masyarakat, kegiatan berbagi nasi kotak ini juga menjadi simbol bahwa kepedulian tidak harus menunggu memiliki banyak, melainkan dimulai dari niat tulus untuk membantu sesama.

    Dengan adanya kegiatan rutin seperti Jumat Berkah yang dilakukan Owner Butik Indah tersebut, diharapkan semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat dapat terus tumbuh dan menjadi budaya positif di lingkungan sekitar. (*)

  • Soliditas BPD HIPMI Lampung Jelang Kontestasi MUNAS BPP ke-18

    Soliditas BPD HIPMI Lampung Jelang Kontestasi MUNAS BPP ke-18

    Wartakotapost.com, Bandar Lampung – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung secara resmi menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah Kongres Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI.

    Rapat Besar Pengurus Lengkap (RBPL) digelar Kamis (16/4/2026) di Kantor HIPMI Lampung juga kompak menyatakan, dalam menentukan rekomendasi calon Ketua Umum BPP HIPMI, memberikan mandat pada Gilang Ramadhan.

    Dijelaskan Ketua Bidang 12 BPD HIPMI Lampung, Bagus Prakasa, bahwa keputusan paling krusial yang dihasilkan RBPL hari ini yaitu.

    “Kami memberikan mandat tunggal kepada Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, untuk menentukan arah dukungan terhadap Calon Ketua Umum (Caketum) BPP HIPMI. Seluruh pengurus bersepakat bahwa keputusan ini sepenuhnya berada di tangan Gilang, demi memastikan suara Lampung tetap solid dan memiliki daya tawar yang kuat di pentas nasional,” ujar dia, di kantor BPD HIPMI Lampung, Kamis, 16 April 2026.

    Selain itu, Bagus Prakasa juga menjelaskan bahwa kesiapan sebagai tuan rumah kongres HIPMI juga bukan sekadar retorika, melainkan cerminan kapasitas nyata yang dimiliki Lampung sebagai salah satu provinsi terkuat di Sumatera.

    “Kami sangat antusias menyambut Kongres ini. Bahkan, secara organisasi, HIPMI Lampung menyatakan kesiapan penuh jika dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres BPP HIPMI mendatang,” tegas Bagus.

    Pernyataan Bagus itu juga diperkuat oleh Wakil Sekretaris Umum Bidang 1, Nurul Azmi. Dia menyebut bahwa dinamika internal HIPMI Lampung saat ini sangat sehat dan mencerminkan kedewasaan berorganisasi.

    “Hasil RBPL hari ini menunjukkan bahwa Lampung siap menjadi motor penggerak dalam Kongres nanti. Kami ingin pemimpin yang mampu membawa sinergi pusat dan daerah untuk mengakselerasi ekonomi nasional,” kata Nurul Azmi.

    Termasuk pemberian mandat tunggal pada Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, jelas dia, sebagai upaya menjaga soliditas dan antusiasme sebagai peserta yang mendukung suksesnya acara.

    Di luar soal dukungan kandidat, RBPL membahas kesiapan HIPMI Lampung yang sudah secara resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kongres BPP HIPMI mendatang.

    Ambisi HIPMI Lampung sebagai tuan rumah kongres bukan tanpa dasar yang kuat. Sejumlah keunggulan kompetitif menjadikan Provinsi Lampung sebagai kandidat ideal tuan rumah kongres nasional bergengsi tersebut, menurut Gilang Ramadhan antara lain;

    1. Gerbang Strategis Sumatera-Jawa Lampung adalah satu-satunya provinsi di Sumatera yang berbatasan langsung dengan Pulau Jawa melalui Selat Sunda. Posisi geografis ini menjadikan Lampung sangat mudah dijangkau dari seluruh wilayah Indonesia, baik melalui jalur darat via Pelabuhan Bakauheni, jalur udara via Bandara Internasional Radin Inten II, maupun jalur laut. Kemudahan akses ini adalah nilai jual utama yang tak dimiliki banyak daerah lain.

    2. Infrastruktur yang Terus Berkembang Dalam beberapa tahun terakhir, Lampung mengalami lompatan infrastruktur yang signifikan. Konektivitas Jalan Tol Trans-Sumatera yang melintas di Lampung mempercepat mobilitas antar kota, sementara ketersediaan hotel berbintang, pusat perbelanjaan modern, dan fasilitas MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) di Bandar Lampung semakin memadai untuk menampung event nasional berskala besar.

    3. Ekosistem Bisnis yang Relevan dan Dinamis Sebagai provinsi dengan basis ekonomi kuat di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri pengolahan, Lampung menyediakan konteks bisnis yang sangat relevan bagi forum pengusaha muda sekelas HIPMI. Kongres di Lampung berpotensi diintegrasikan dengan kunjungan ke sentra-sentra ekonomi produktif, mulai dari kawasan industri hingga pelabuhan ekspor, memberi pengalaman kongres yang lebih substantif dan bermakna.

    4. Semangat dan Soliditas Organisasi yang Teruji RBPL hari ini membuktikan bahwa BPD HIPMI Lampung mampu bergerak terorganisir, demokratis, dan satu suara. Kemampuan mengelola forum internal dengan rapi adalah modal utama yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kongres nasional yang melibatkan ratusan pengurus dari seluruh Indonesia.

    5. Dukungan Ekosistem Pengusaha Muda yang Tumbuh Pesat Komunitas pengusaha muda di Lampung terus tumbuh secara kuantitas maupun kualitas. Kehadiran berbagai startup, pelaku UMKM inovatif, serta jaringan bisnis lintas sektor menjadi bukti bahwa ekosistem kewirausahaan Lampung siap menjadi panggung inspiratif bagi seluruh anggota HIPMI nasional.

    HIPMI Lampung juga menegaskan bahwa kriteria pemimpin BPP HIPMI ke depan tidak boleh lepas dari komitmen nyata terhadap visi Indonesia Emas 2045 dan Indonesia Maju. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menentukan arah dukungan.

    Dengan soliditas internal yang terjaga, posisi geografis yang unggul, infrastruktur yang terus berkembang, dan ekosistem bisnis yang dinamis, HIPMI Lampung optimistis mampu membawa nama daerah ke panggung nasional, bukan hanya sebagai penentu arah kepemimpinan HIPMI, tetapi juga sebagai penyelenggara kongres yang bersejarah dan berkesan.

    Lampung bukan lagi sekadar gerbang Sumatera. Dalam Kongres BPP HIPMI mendatang, Lampung berambisi menjadi pusat gravitasi gerakan pengusaha muda Indonesia.

    Sementara persaingan tuan rumah berlangsung, kontestasi Ketua Umum BPP HIPMI juga semakin jelas. Tercatat lima bakal calon ketua umum (Balon Caketum) telah resmi mengembalikan formulir pada 12 April 2026.

    Kelima kandidat tersebut adalah Anthony Leong (Ketua Bidang Sinergi Danantara dan BUMN BPP HIPMI), Reynaldo Bryan (Bendahara Umum BPP HIPMI), Ade Jona Prasetyo (Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI sekaligus mantan Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Utara 2021#2025), A. Afifuddin Suhaeli Kalla (Ketua Bidang ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPP HIPMI sekaligus mantan Ketua Umum BPD HIPMI Jaya 2017-2021), serta William Heinrich (Ketua Umum BPD HIPMI Papua Barat Masa Bakti 2021-2025). (*)

  • Viral! Pemilik SPBU Pertamina 24.351-102 Cut Nyak Dien Ikut Bermain Jadi Mafia BBM Solar

    Viral! Pemilik SPBU Pertamina 24.351-102 Cut Nyak Dien Ikut Bermain Jadi Mafia BBM Solar

    Wartakotapost.com – Bandar Lampung – Permasalahan SPBU Pertamina 24.351-102 Cut Nyak Dien kembali mencuat, setelah terjadinya pengisian bbm subsidi jenis solar oleh pemilik pom, di Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Rabu (11/3/2026).

    Polemik ini muncul setelah adanya laporan masyarakat umum yang juga ingin melakukan pengisian bahan bakar minyak (bbm) subsidi solar untuk mobil pribadinya.

    Salah satu pihak keamanan pom berinisial (I) tersebut menyampaikan bahwa tidak boleh adanya transaksi pengisian untuk mobil yang belum terdaftar secara list pada pertamina cut nyak dien.

    “Saat ini belum boleh mengisi bang, karena untuk jatah mobil lain. Perlu adanya kordinasi dan izin dulu, kalau mobil mau ngisi solar juga disini,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa terdapat jadwal jam tertentu khusus untuk pengisian mobil berjenis fuso warna hijau, yang disebut merupakan mobil pemilik pertamina.

    “Untuk malem ini mobil yang sedang dibolehin ngisi, cuma mobil boss yang punya pom disini bang. Itu mobilnya fuso warna ijo.” pungkasnya.

    Sudah dapat dipastikan bahwa pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu) juga ikut bermain, menggunakan mobil fuso berwarna hijau.

    Sedangkan, dalam aturan yang berlaku, mobil fuso dan kendaraan roda enam atau lebih tidak boleh mengisi bahan bakar minyak (bbm) subsidi solar pada wilayah perkotaan.

    Jelas, ini melanggar peraturan pertamina hanya untuk memperkaya diri sendiri, pada dasarnya spbu diperjual belikan kepada masyarakat umum dengan sistem subsidi, hal ini justru untuk mempersulit kebutuhan sehari-hari publik dalam menggunakan bahan bakar.

    Sebagaimana dimaksud bahwa Pelanggaran paling umum terkait kecurangan BBM bersubsidi seperti penimbunan, penjualan ilegal, atau penyalahgunaan distribusi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

    Ini juga telah diubah dan ditambahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang:

    Terutama pada Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001: Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

    Jurnalis Media merupakan kontrol sosial, semua laporan dari permasalahan yang terjadi harus dilakukan perbaikan untuk keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat umum.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari dinas dan instansi terkait. Dengan adanya kejahatan sistematis seperti ini, diharapkan Aparat Penegak Hukum dapat segera menindak dengan tegas. (*)

  • Diduga! SPBU Pertamina 24.351-102 Cut Nyak Dien Main Curang, Kerjasama dengan Mobil Pelangsir Mafia BBM

    Diduga! SPBU Pertamina 24.351-102 Cut Nyak Dien Main Curang, Kerjasama dengan Mobil Pelangsir Mafia BBM

    Wartakotapost.com, Bandar Lampung – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina 24.351-102 – Cut Nyak Dien diduga melakukan kecurangan terhadap penjualan dan pendistribusian bbm bersubsidi jenis Solar, Bandar Lampung, Senin (9/3/2026).

    Pegawai SPBU tersebut melakukan pembiaran terhadap pelangsir atau penimbun bbm bersubsidi dan penyalahgunaan barcode terhadap sejumlah kendaraan.

    Korban utama dari praktik ini Adalah masyarakat, yang mana seharusnya menjadi sasaran subsidi justru cenderung menjadi korban dengan adanya antrian Panjang tersebut.

    Masyarakat umum bahkan sering tidak mendapatkan bahan bakar minyak karena ulah para pelangsir dan penimbun bbm jenis subsidi khususnya solar tersebut.

    BBM Subsidi yang semestinya tepat sasaran justru jatuh ke tangan pihak yang tidak memiliki hak penuh, sementara publik menanggung kerugian bersama.

    Saat di konfirmasi salah satu Pengawas SPBU cuk nyak dien tersebut beralibi bahwa pengisian telah sesuai dengan prosedur yang ada pada setiap mobil.

    Apabila terdapat mobil yang mengantri, maka sesuai dengan barcode akan dilakukan pengisian terhadap kendaraan dengan kuota 60 liter per bacodenya.

    “Pertamina hanya menjalankan kewajiban sebagai pemenuh kebutuhan konsumen, dan untuk pengisian apabila barcode plat kendaraan sesuai dengan sistem maka kami tetap melakukan pengisian solar kendaraan,” ujarnya.

    Namun fakta dilapangan menunjukkan adanya penyalahgunaan barcode yang tidak tepat sasaran bahkan adanya pembiaran terhadap praktik tersebut yang di lakukan oleh spbu pertamina tersebut.

    Pengawas juga mengakui, bahwa ada tindakan pengisian tersistematis bagi para pelangsir, namun itu diserahkan langsung oleh operator dan pihak keamanan pertamina tersebut.

    “Iyaaa, betul memang disini terdapat mobil yang melakukan pengisian secara berulang dengan barcode yang berbeda. Namun, saya tidak mengetahui secara detail mekanisme permainannya seperti apa,” pungkasnya.

    Ketika Jurnalis melakukan pantauan di lapangan tampak ada beberapa mobil yang sama bolak balik melakukan pengisian bbm bersubsidi di spbu tersebut.

    Seperti mobil Kijang innova hitam, Pajero hitam, Fortuner putih, Kijang Innova putih lebih dari tiga kali bolak-balik melakukan pengisian ulang dengan nomor plat yang berbeda-beda namun dengan supir yang sama.

    Pom bensin tersebut menjual kepada pelangsir dengan kisaran harga Rp.7300 – 7500 dan para operator melakukan setoran kepada petugas keamanan, dengan meminta setoran dari operatornya yang melakukan pengisian di nozel.

    Mobil-mobil tersebut tentu sudah tidak mematuhi standard operasional prosedur (SOP) konsumen Pertamina yang berlaku pada peraturan pemerintah republik Indonesia dengan melakukan modifikasi tangki dan penyalahgunaan barcode.

    Ketika jurnalis lapangan melakukan liputan di lokasi spbu tersebut pun dari awal datang sudah dilakukan pencegahan dan penghalauan oleh pihak keamanan spbu.

    Tindakan itu agar tidak melakukan pengambilan foto maupun video bahkan ada kecenderungan melakukan pembungkaman terhadap jurnalis dalam peliputan.

    Rangkaian fakta mulai dari pola penyalahgunaan yang berulang, lemahnya pengawasan, sikap diam Pertamina, hingga dampak kerugian publik.

    Semua ini membuka kemungkinan bahwa masalah tersebut bukan sekadar kelalaian, melainkan dugaan adanya praktik mafia BBM subsidi di tingkat hilir.

    Jika tidak ada audit menyeluruh dan tindakan tegas, SPBU rawan menjadi pintu bocornya subsidi energi yang mestinya dinikmati rakyat kecil.

    Selain itu juga, salah seorang warga masyarakat menyampaikan ketidaknyamanannya pada antrian panjang spbu yang mengganggu suasana jalan raya sekitar spbu dan pengusaha UMKM sekitar.

    “Setiap ada pengisian solar, tentu mobil banyak yang mengantri. hal ini membuat kami kurang nyaman, kami bingung kenapa antrian sampai sepanjang itu sehingga menyebabkan para pelaku usaha UMKM mengalami penurunan pendapatan,” ujarnya.

    Penurunan itu di akibatkan oleh antrian panjang dan salah satu pengantri mobil pribadi Ketika melakukan pengisian BBM di pertamina tersebut dilakukan pembatasan berkisar 200 ribu.

    Adanya kejadian ini menggambarkan bahwa terjadi permainan antara pihak pemilik SPBU dan konsumen yang membeli bahan bakar minyak (BBM) Solar. Tentu tindakan ini menciderai prosedur pertamina indonesia.

    Selain itu, pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu) juga ikut bermain, menggunakan mobil fuso berwarna hijau. Dalam aturannya, mobil fuso dan kendaraan roda enam atau lebih tidak boleh mengisi pada wilayah perkotaan.

     

    Sudah jelas, ini melanggar peraturan pertamina hanya untuk memperkaya diri sendiri, pada dasarnya spbu diperjual belikan kepada masyarakat umum dengan sistem subsidi, hal ini justru untuk mempersulit kebutuhan sehari-hari publik dalam menggunakan bahan bakar.

    Sebagaimana dimaksud bahwa Pelanggaran paling umum terkait kecurangan BBM bersubsidi seperti penimbunan, penjualan ilegal, atau penyalahgunaan distribusi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

    Ini juga telah diubah dan ditambahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang:

    Terutama pada Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001: Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

    Ketika Jurnalis media ingin melakukan konfirmasi dengan mendatangi kantor dinas ESDM provinsi Lampung dan kantor PT. Pertamina Patra Niaga Sales Area Lampung terhadap temuan kami di lapangan, belum ada yang bisa memberikan keterangan dengan alasan pimpinan sedang tidak di kantor.

    Namun, pihak ESDM Provinsi Lampung bersama PT. Pertamina Patra Niaga Sales Area Lampung berkomitmen untuk memantau dan mengawasi dengan ketat setiap penjual di SPBU Cut Nyak Dien tersebut.

    Lebih lanjut, jurnalis media juga melakukan konfirmasi terhadap petugas keamanan SPBU Cut Nyak Dien, ia menyampaikan bahwa tindakan ilegal ini sudah diatur sedemikian mungkin agar terus berjalan.

    “Iyaaa betul, penjualan memang dilakukan kepada para pelangsir. namun ini sudah diatur sedemikian rupa, agar semua mobil pelangsing dapat terisi sesuai jatah perhari yang ada,” ujarnya.

    Jurnalis Media merupakan kontrol sosial, semua laporan dari permasalahan yang terjadi harus dilakukan perbaikan untuk keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat umum.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari dinas dan instansi terkait. Dengan adanya kejahatan sistematis seperti ini, diharapkan Aparat Penegak Hukum dapat segera menindak dengan tegas. (*)

  • SPPG Dapur Twin Bagikan 1.000 Takjil untuk Warga Kotabumi di Bulan Ramadhan

    SPPG Dapur Twin Bagikan 1.000 Takjil untuk Warga Kotabumi di Bulan Ramadhan

    Wartakotapost.com – Lampung Utara – Memasuki hari kedelapan bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kelapa 7 Dua Dapur Twin membagikan 1.000 paket takjil dan sembako kepada warga dan pengguna jalan di Bundaran Tugu Payan Mas, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Kamis (26/2/2026) sore.

    Kegiatan berbagi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadhan.

    Kepala SPPG Kelapa 7 Dua Dapur Twin, Aspira Wati Twin, mengatakan pihaknya menyiapkan sebanyak 1.000 bungkus takjil beserta sembako untuk dibagikan kepada masyarakat.

    “Alhamdulillah, di hari kedelapan puasa ini kami dapat berbagi 1.000 bungkus takjil beserta sembako kepada warga masyarakat. Semoga apa yang kami lakukan dapat membantu warga yang sedang menjalankan ibadah puasa dan membawa keberkahan bagi kita semua,” Kata Aspira.

    Ia menjelaskan, kegiatan berbagi tersebut bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bentuk komitmen sosial keluarga besar SPPG Dapur Twin dalam menebar manfaat bagi masyarakat sekitar.

    Selain berfokus pada pemenuhan gizi, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat.

    Menurutnya, relawan MBG memiliki peran penting dalam setiap kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan SPPG Kelapa 7 Dua Dapur Twin.

    Karena itu, perhatian terhadap para relawan menjadi bagian dari apresiasi atas dedikasi mereka.

    Sejumlah penerima bantuan mengaku bersyukur atas kegiatan tersebut. Bagi warga dan pengguna jalan, bantuan yang diterima tidak hanya bernilai materi tetapi juga memberikan semangat di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah.

    Salah seorang pengguna jalan, Mega, mengaku terbantu dengan adanya pembagian takjil tersebut.

    “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Takjil ini sangat membantu, apalagi bagi kami yang masih dalam perjalanan menjelang waktu berbuka,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dapur Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Nave Loi Lukasim, menyampaikan kegiatan ini terlaksana berkat dukungan relawan dan mitra yang terlibat.

    “Kegiatan ini bisa terlaksana berkat kekompakan relawan dan mitra SPPG. Semoga ke depan kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ungkapnya.

    Kegiatan tersebut turut melibatkan para relawan dan mitra SPPG yang bersama-sama memastikan pembagian takjil berjalan tertib dan lancar hingga menjelang waktu berbuka puasa di wilayah Kotabumi. (*)

  • BPD HIPMI Lampung Komitmen Perkuat Digitalisasi Pasar Tradisional Online Dukung UMKM Lokal

    BPD HIPMI Lampung Komitmen Perkuat Digitalisasi Pasar Tradisional Online Dukung UMKM Lokal

    Wartakotapost.com, Bandar Lampung – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan sosialisasi emarketplace dan layanan perjalanan dinas menggandeng Marketplace Parto.id (Pasar Tradisional Online), di Gedung Pusiban, Kamis (5/2/2026).

    Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Biro Unit Kerja Pengadaan barang Jasa (UKPBJ) Bapak. Ir. S. Hendriyanto , S.T., M.T.

    Sosialisasi juga dihadiri oleh PPK dan seluruh pejabat terkait di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

    Selain itu kegiatan ini dihadiri juga oleh Vice President IT dan Digital Transformation Bank Lampung, Dhino Pramono dan Penyuluh perpajakan bapak Ardian dari KPP Pratama Bandar Lampung.

    Founder dan Chief Commercial Officer Parto.id Febian Nugraha Pradana dalam sambutannya berbangga hati Parto.id dapat diterima dan membantu perkembangan UMKM di Provinsi lampung untuk bisa masuk ke dalam ekosistem belanja Pengadaan Pemerintah.

    Sebagai salah satu platform belanja resmi LKPP RI, Parto.id berkomitmen untuk bisa membantu UMKM di Provinsi Lampung naik kelas, salah satunya juga mendapatkan akses ke Pemerintah daerah.

    “Saya yakin dan percaya, UMKM di Lampung ini banyak yang bagus-bagus, namun kurang berani untuk masuk ke pemerintahan dikarenakan banyak faktor, di situlah salah satu peran Parto.id dalam proses edukasi dan pendampingan yang selama ini menjadi salah strong point dari layanan yang diberikan” imbuhnya.

    Kepala Biro UKPBJ Pemerintah Provinsi Lampung, Ir. S Hendriyanto membuka acara, dalam sambutannya mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyebutkan sesuai Perpres no 46 tahun 2025.

    Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Derah tidak boleh dan tidak ada lagi belanja manual. Proses belanja daring saat ini sudah sangat memudahkan teman-teman dinas, terutama untuk belanja rutin dan berulang seperti ATK dan Makan Minum.

    “Kehadiran Parto.id di Provinsi Lampung sangat membantu proses digitalisasi ini bertumbuh. Harapan dari Pemerintah daerah, bahwa tumbuhnya UMKM di Lampung dapat memberikan dampak poisitif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah terutama di Lampung ini,” ujarnya.

    Kehadiran Bank Lampung juga diharapkan dapat semakin menguatkan bahwa anggaran daerah benar-benar harus bisa diserap dan menjadi perputaran ekonomi di daerah.

    Bank Lampung sangat mensupport Parto.id dan Pemprov Lampung, untuk dapat menggunakan semua fasilitas Bank Lampung.

    Dalam penutupan sosialisasi melalui diskusi, KPP Pratama juga menjelaskan perihal PMK.58/2022 penunjukan pihak lain sebagai pemungutan pajak.

    Momentum ini diharapkan menjadi Langkah konkrit Parto. Id bekerjasama dengan BPD HIPMI Lampung untuk membantu Pemprov Lampung dengan program kerja yang berkelanjutan dan melangkah lebih jauh.

    Febian juga menyebutkan bahwa BPD HIPMI Lampung merupakan mitra strategis Parto.id dalam pengembangan model bisnis umkm lokal.

    “Kami berterima kasih juga untuk rekan-rekan di HIPMI Lampung untuk bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk menciptakan ekosistem bagi pelaku usaha agar bisa mendapatkan akses ke seluruh stakeholder dan memberikan manfaat bagi setiap penggunanya.” pungkasnya. (*)