Category: Daerah

Wartakotapost.com – Jakarta – Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan TRIGA Lampung, gabungan dari sejumlah lembaga kemasyarakatan di Provinsi Lampung, menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPR RI Jakarta pada Senin (20/4/2026).

Aksi ini merupakan bentuk penyampaian tuntutan dan aspirasi masyarakat Lampung terkait konflik agraria yang melibatkan PT Sugar Group Companies (SGC).

Aliansi TRIGA Lampung terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Akar Lampung yang dipimpin Ketua Umum Indra Mustain, DPP Pematank di bawah kepemimpinan Suadi Romli, serta DPP Kramat Lampung yang diketuai Sudirman Dewa.

Ketiga pimpinan organisasi tersebut turut bertindak sebagai orator sekaligus koordinator lapangan dalam aksi.

Massa aksi melakukan konvoi dari Lampung menuju Jakarta dan memulai demonstrasi di depan Gedung DPR RI, tepatnya di Gerbang Pancasila, pada pukul 10.00 WIB. Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya.

Dalam aksi tersebut, perwakilan TRIGA Lampung secara resmi menyerahkan surat tuntutan kepada Ketua DPR RI.

Mereka menilai DPR RI telah gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan agraria yang telah berlangsung puluhan tahun di Provinsi Lampung.

Dalam orasinya, Ketua Akar Lampung Indra Mustain menegaskan bahwa konflik agraria antara masyarakat dan PT SGC bukan persoalan baru, melainkan konflik panjang yang mencerminkan ketimpangan penguasaan lahan serta dugaan pelanggaran hukum yang sistematis.

“Konflik PT SGC bukan Persoalan Baru, namun pihak Peusahaan seolah Kebal Hukum padahal sudah jelas menggunakan lahan negara secara illegal” tegas indra.

Ditempat yang sama, ketua Pematank Suadi Romli juga mengungkap adanya perbedaan signifikan antara data pemerintah dan fakta di lapangan terkait luas lahan yang dikuasai PT SGC Group.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI pada 15 Juli 2025, disebutkan bahwa negara mencatat luas lahan sekitar ±85. 000 hektare, sementara fakta di lapangan mencapai lebih dari ±120. 000 hektare.

“Selisih ini bukan sekadar angka, melainkan tanah rakyat yang diduga dirampas selama puluhan tahun,” tegas Suadi Romli dalam orasinya.

Meski RDPU menghasilkan keputusan untuk melakukan inventarisasi dan pengukuran ulang, TRIGA menilai hingga kini tidak ada implementasi nyata dari keputusan tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, TRIGA Lampung menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPR RI, diantaranya:

Mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas persoalan agraria PT SGC, Meminta Komisi II DPR RI turun langsung ke lapangan, Mendorong evaluasi terhadap Kementerian ATR/BPN dan pihak terkait.

Menuntut pengukuran ulang lahan secara transparan, Mendesak penghentian aktivitas perusahaan di lahan yang telah dicabut HGU-nya dan Mendorong penegakan hukum atas dugaan pelanggaran dan potensi kerugian negara.

TRIGA juga menegaskan bahwa DPR RI memiliki tanggung jawab politik dan moral atas mandeknya penyelesaian konflik tersebut.

Usai aksi di DPR RI, massa bergerak menuju kantor Kejaksaan Agung RI di Jakarta Selatan. Pergerakan massa sempat menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan ibu kota, meskipun tetap dalam pengawalan ketat aparat kepolisian.

Di depan gerbang utama Kejaksaan Agung, aksi kembali digelar dengan pengamanan ekstra. Dalam orasi lanjutan, Ketua alinsi Kramat Sudirman Dewa menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang lebih luas.

Termasuk indikasi cacat hukum dalam penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) serta dugaan keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Persoalan PT. SGC menjadi ujian bagi negara dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

“Jika negara terus diam, maka rakyat akan bergerak dengan caranya sendiri. Negara tidak boleh kalah oleh korporasi,” tegas Sudirman.

Dalam hal ini TRIGA Lampung juga mendesak Kejaksaan Agung untuk Melakukan audit hukum dan investigasi pidana atas penerbitan HGU atas enam Entitas anak Perusahan SGC Group di atas lahan milik negara (BMN Kemenhan/TNI AU).

Mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus TPPU, Menghentikan seluruh aktivitas PT SGC di lahan eks HGU.

Melakukan eksekusi fisik dan pengambilalihan lahan oleh negara dan Memberikan transparansi penuh kepada publik khususnya terhadap Masyarakat Lampung yang berkonflik.

Mereka juga menyoroti bahwa meskipun HGU telah dicabut pada 21 Januari 2026, aktivitas perusahaan masih berjalan tanpa hambatan, sehingga menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) yang dinilai berbahaya.

Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan penuh dari aparat kepolisian hingga selesai. Rencana Triga Akan melakukan aksi kembali di Jakarta pada Rabu, 22 April 2026. (*)

Wartakotapost.com – Pringsewu – Pekerjaan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2025 di kabupaten Pringsewu yang menelan anggaran Miliaran rupiah disetiap lokasi menuai kritik keras.

Alih-alih menghadirkan layanan air bersih yang optimal proyek ini justru memunculkan persoalan di lapangan mulai dari kebocoran jaringan hingga distribusi air yang tidak berjalan, Senin (20/4/2026).

Sorotan utama mengarah pada lemahnya pengawasan dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten Pringsewu serta kualitas pelaksanaan oleh pihak rekaman yang dinilai tidak memenuhi standar teknis.

Di kecamatan Banyumas tepatnya di Pekan sriwungu, Pekon Sri Rahayu dan Pekon Sinar Mulia warga menghadapi kenyataan pahit jaringan pipa yang baru dibangun justru mengalami kerusakan di berbagai titik.

Di Pekan Sinar Mulya tercatat belasan titik kebocoran yang menyebabkan aliran air harus dihentikan. Kondisi serupa juga terjadi di Pekan sriwungu, termasuk satu titik kebocoran besar yang berdampak langsung pada distribusi. Sementara dipekon Sri Rahayu jaringan masih relatif normal.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin proyek dengan anggaran besar dapat menghasilkan infrastruktur yang rapuh sejak awal?

“Ini bukan sekedar kendala teknis biasa. Kalau baru digunakan sudah bocor di banyak titik, berarti ada yang tidak beres sejak awal pekerjaan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Ia menilai, lemahnya fungsi pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang patut dipertanyakan.

“Dinas PUPR seharusnya memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi. Kalau hasilnya seperti ini, wajar saja publik mempertanyakan sejauh mana pengawasan dilakukan,” sambungnya.

Selain itu, warga lain menyampaikan bahwa ia menilai kualitas pekerjaan di lapangan tidak mencerminkan proyek dengan nilai anggaran miliaran rupiah per lokasi.

“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya kualitasnya terjamin. Tapi yang terjadi justru jaringan tidak mampu menahan tekanan air. Ini indikasi kuat bahwa pekerjaan tidak dilakukan sesuai standar,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa berhenti pada evaluasi internal. Ia mendorong adanya audit menyeluruh terhadap pihak rekanan sebagai pelaksana proyek, sekaligus pemeriksaan terhadap sistem pengawasan yang dilakukan oleh PUPR.

“Rekanan harus diperiksa, apakah pekerjaan sesuai spesifikasi atau tidak. Pengawasannya juga harus dibuka, karena proyek ini tidak mungkin berjalan tanpa kontrol. Semua harus transparan,” tegasnya.

Lebih jauh, masyarakat meminta keterlibatan aparat penegak hukum (APH) untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam proyek tersebut.

“Kami meminta Kejaksaan tinggi Lampung (Kejati) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun melakukan audit investigasi. Ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan,” sambungnya.

Rangkaian persoalan ini memperkuat dugaan adanya ketidak sesuaian dalam pelaksanaan proyek SPAM 2025 baik dari sisi teknis maupun pengawasan.

Dengan nilai anggaran yang cukup besar, publik menilai dan menyoroti proyek ini seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengendalian kualitas pekerjaan.

Kini tekanan publik semakin menguat, Audit menyeluruh terhadap rekanan dan pengawasan PUPR dinilai menjadi langkah mendesak, agar proyek Infrastruktur dasar tersebut tidak berakhir sebagai beban tanpa manfaat bagi masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi secara langsung oleh pihak terkait dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu. (*)

Wartakotapost.com – Pesawaran – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Anggaran dan Aset Rakyat (PAGAR) Provinsi Lampung kembali menyoroti kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Dalinhid) Kabupaten Pesawaran.

Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada realisasi belanja yang dinilai bermasalah berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Penyedia Tahun 2025, tetapi juga pada Dugaan kegagalan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Koordinator LSM PAGAR Lampung, Candra, dalam konferensi pers di Bandar Lampung, Sabtu (18/4/2026). Menegaskan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah indikasi serius.

Mulai dari pemborosan anggaran, potensi mark-up, hingga ketidakmampuan dinas dalam mengoptimalkan PAD.

“Kami menduga Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran mengalami dua masalah kronis. Pertama, pemborosan dan potensi korupsi dalam belanja. Kedua, kegagalan total dalam mengelola PAD. Ini sangat memprihatinkan,” tegasnya.

Berikut paparan lengkap temuan LSM PAGAR Lampung:

A. Dugaan Pemborosan dan Potensi Mark-Up Anggaran Belanja Tahun 2025

Berdasarkan data RUP Penyedia Tahun 2025, LSM PAGAR mencatat 67 paket pengadaan dengan total nilai mencapai miliaran rupiah yang didominasi oleh belanja tidak efisien, pengadaan berulang, dan pola pengadaan yang melanggar prinsip transparansi.

1. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tidak Wajar

Ditemukan tiga paket belanja pemeliharaan kendaraan dinas bermotor perorangan dalam bulan yang sama (Januari 2025) dengan nilai sangat besar:

Rp. 126.120.000

Rp. 227.370.000

Rp. 74.130.000

Total: Rp427.620.000 hanya untuk pemeliharaan kendaraan dalam satu bulan. Ditambah belanja bahan bakar dan pelumas yang juga dilakukan berulang:

Rp. 72.000.000

Rp. 71.940.000

Rp. 32.160.000

Total belanja BBM dan pelumas: Rp. 176.100.000

“Satu dinas menghabiskan Rp600 juta lebih untuk kendaraan dalam satu bulan? Ini tidak masuk akal. Apakah kendaraannya tank atau pesawat tempur? Ini patut diduga sebagai rekayasa anggaran,” ujar candra.

2. Pola Pengadaan yang Dipecah-Pecah (Splitting) untuk Menghindari Lelang

LSM PAGAR menemukan puluhan paket belanja Alat Tulis Kantor (ATK), bahan cetak, bahan komputer, dan perabot kantor dengan nilai di bawah Rp10 juta yang seluruhnya dilaksanakan di Januari 2025.

Beberapa diantaranya:

Belanja ATK: Rp1.232.000, Rp8.792.300, Rp2.397.000, Rp1.098.000, dan belasan paket kecil lainnya.

Belanja Bahan Cetak: Rp624.800, Rp766.000, Rp1.762.800, Rp1.763.200, Rp8.010.000, dan lainnya.

Belanja Bahan Komputer: Rp1.800.000, Rp3.223.000, Rp600.000, dan lainnya.

Total akumulasi belanja ATK dan bahan cetak diperkirakan mencapai lebih dari Rp60 juta hanya dalam satu bulan.

“Ini pola klasik korupsi: memecah paket di bawah Rp10 juta agar bisa ditunjuk langsung tanpa lelang. Kami menduga ada oknum penyedia barang yang sudah diatur sejak awal,” sambungnya.

3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang Tidak Proporsional

Tercatat puluhan paket belanja makanan dan minuman untuk rapat dan aktivitas lapangan dengan total nilai sekitar Rp40 juta hanya di bulan Januari 2025.

Contoh: Makanan Minuman Rapat: Rp3.025.000, Rp5.775.000, Rp9.680.000, Rp2.695.000, Rp2.255.000, dll.

Aktivitas Lapangan: Rp10.000.000 + Rp2.000.000

“Apakah Dinas ini setiap hari rapat? Atau ini hanya kertas kerja fiktif untuk menguangkan anggaran? Kami minta audit,” lanjut candra.

4. Sewa Excavator dan Belanja Modal Komputer yang Mencolok

Sewa Excavator: Ditemukan 4 paket sewa excavator masing-masing Rp40.000.000, total Rp160.000.000 (Januari, Maret, Oktober 2025).

Untuk apa Dinas Lingkungan Hidup menyewa alat berat? Apakah ini proyek tersembunyi atau titipan pihak ketiga?.

Belanja Modal Komputer: Rp80.500.000 (E-Purchasing, Januari 2025). Komputer apa yang harganya Rp80 juta? Ini perlu dicek spesifikasinya.

5. Belanja Pajak, Bea, dan Perizinan yang Janggal

Terdapat pos “Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan” sebesar Rp24.000.000.

LSM PAGAR menyebut ini sangat aneh karena seharusnya pajak dipotong langsung oleh bendahara dan disetor ke kas negara.

“Ini indikasi kuat adanya upaya penggelembungan anggaran. Belanja pajak seharusnya tidak muncul sebagai belanja tersendiri,” jelasnya.

B. Dugaan Gagal Kelola PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Selain masalah belanja, LSM PAGAR juga menyoroti kinerja buruk Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran dalam mengelola PAD.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, target PAD dari sektor pertanahan dan retribusi lingkungan hidup tidak tercapai secara signifikan pada Tahun Anggaran 2025.

“Kami menduga dinas ini lebih sibuk menghabiskan uang daripada menghasilkan uang daerah. Retribusi perizinan, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) yang menjadi kewenangan dinas, serta potensi lain tidak dioptimalkan. Akibatnya, PAD Kabupaten Pesawaran jeblok,” sambung candra.

LSM PAGAR menilai adanya indikasi kelalaian atau bahkan tindak pidana berupa pengabaian kewajiban memungut pendapatan daerah.

“Kalau belanja boros dan PAD tidak tercapai, lalu daerah defisit, siapa yang rugi? Rakyat Pesawaran. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat,” tambahnya.

Tindak Lanjut: Unjuk Rasa dan Pelaporan ke Aparat Penegak Hukum. Menanggapi temuan tersebut, LSM PAGAR Lampung menyatakan tidak akan tinggal diam.

Sebelumnya, pihak telah melayangkan surat tuntutan transparansi kepada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup serta Pemerintah Kabupaten Pesawaran, namun hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada respons memuaskan.

“Kami beri tenggat, tapi diabaikan. Maka dalam waktu dekat kami akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup serta Kantor Bupati Pesawaran. Kami juga akan melaporkan temuan ini secara langsung ke Kejaksaan Negeri Pesawaran, Inspektorat Daerah, dan KPK RI,” tegasnya.

LSM PAGAR mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan anggaran dan pendapatan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran Tahun 2025.

“Jangan ada intervensi. Kami akan kawal kasus ini sampai ke pengadilan. Rakyat Pesawaran berhak tahu kemana uang mereka mengalir dan mengapa PAD tidak tercapai,” pungkas candra.

LSM PAGAR juga mengimbau masyarakat Kabupaten Pesawaran untuk aktif mengawasi dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintah daerah. (*)

Wartakotapost.com – JAKARTA – LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lampung akan menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa, 21 April 2026.

Aksi tersebut akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPD Trinusa Lampung, Faqih S.Pd.I, sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan dorongan terhadap penegakan hukum atas sejumlah kebijakan yang dinilai bermasalah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Soroti Penanganan Banjir yang Dinilai Belum Efektif. Dalam keterangannya, Faqih S.Pd.I menyampaikan bahwa pihaknya akan menyoroti persoalan banjir yang masih kerap terjadi di Bandar Lampung.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan selama ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, khususnya dari sisi perencanaan dan pelaksanaan program.

Hibah Rp60 Miliar ke Kejati Jadi Perhatian. Selain itu, Trinusa juga akan menyoroti kebijakan hibah Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Kejaksaan Tinggi Lampung pada tahun anggaran 2025 yang disebut mencapai sekitar Rp60 miliar.

Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji lebih lanjut dari sisi prioritas, urgensi, serta transparansi penggunaannya, mengingat masih terdapat kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak.

Program Umroh Berulang Dinilai Perlu Evaluasi, Program umroh yang dilaksanakan secara berkala juga menjadi perhatian dalam rencana aksi tersebut.

Trinusa menilai program tersebut perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, agar pelaksanaannya benar-benar memiliki dasar kebijakan yang jelas serta manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Desak Audit Menyeluruh Proyek PUPR. Selain itu, Trinusa akan mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap proyek-proyek di Dinas PUPR Kota Bandar Lampung.

Mereka menilai penting adanya pemeriksaan terhadap kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan hasil pekerjaan di lapangan guna memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dorong KPK Lakukan Pendalaman, Dalam aksi tersebut, massa Trinusa akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain:

Melakukan pendalaman terhadap dugaan permasalahan kebijakan yang disampaikan;

Menelusuri aliran penggunaan anggaran pada program-program terkait;

Mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

Trinusa menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kami akan menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bertanggung jawab, serta berharap adanya perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait,” ujar Faqih S.Pd.I.

Hingga berita ini disampaikan, pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait hal-hal yang menjadi sorotan tersebut. (*)